Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memantau sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan umpan balik hasil verifikasi penerbitan rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kegiatan ini digelar di Ruang Angling Dharma ini, bagian dari evaluasi pelaksanaan program, sekaligus memastikan seluruh dapur penyedia makanan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam sambutannya menyampaikan bahwa jumlah SPPG di wilayahnya terus bertambah. Hingga saat ini tercatat terdapat 133 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 123 SPPG telah beroperasi, dua berstatus suspect, dan sembilan lainnya belum menjalankan kegiatan operasional.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, saat beri arahan kepada SPPG di Pendopo.
Menurutnya, keberadaan SPPG tersebut telah melayani sebagian besar sasaran Program MBG di Bojonegoro yang mencapai sekitar 356 ribu penerima manfaat. Dengan capaian tersebut, layanan program diperkirakan telah menjangkau hampir 80 persen dari total sasaran.
“Jika melihat data tersebut, pelayanan sudah hampir menjangkau 80 persen sasaran,” ujar Nurul Azizah.
Ia menegaskan bahwa kualitas layanan dapur MBG harus terus dijaga dan ditingkatkan. Program ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi.
Nurul juga mengingatkan para pengelola dapur agar memastikan menu serta penyajian makanan sesuai standar yang berlaku. Hal ini menyusul sejumlah masukan dari masyarakat terkait kualitas makanan dan kesesuaian menu yang disajikan.
“Sekarang masyarakat semakin terbuka menyampaikan masukan, termasuk melalui media sosial. Oleh karena itu dapur-dapur SPPG harus benar-benar menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan program memang dilakukan percepatan sehingga masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Ke depan, seluruh SPPG diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait standar higiene dan sanitasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ninik Susmiati melaporkan bahwa dari total 133 SPPG yang ada, sebanyak 118 telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari jumlah tersebut, 80 SPPG telah memperoleh sertifikat, empat lainnya telah direkomendasikan namun masih dalam proses penerbitan, sementara 23 SPPG dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Selain itu, terdapat 11 SPPG yang masih menjalani proses verifikasi oleh tim Dinas Kesehatan.
Menurut Ninik, sebagian besar temuan pada SPPG yang belum memenuhi syarat berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana higiene sanitasi.
“Hari ini kami mengundang 41 SPPG, terdiri dari 23 yang tidak memenuhi syarat dan 18 yang belum mengajukan SLHS. Pertemuan ini bertujuan memberikan umpan balik hasil verifikasi lapangan agar segera dilakukan perbaikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya perlu segera ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG bersama mitra terkait. Apabila perbaikan tidak segera dilakukan, maka proses verifikasi harus diulang kembali, termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, peralatan, dan kualitas air yang digunakan.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap seluruh SPPG dapat memenuhi standar higiene sanitasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, aman, dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
