BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat yang berlangsung pada rabu sore (28/10) tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro Hj. Nurul Azizah menyampaikan jawaban bupati mewakili kepala daerah yang sedang bertugas ke luar kota.
Ia mengapresiasi berbagai pandangan, pertanyaan, dan saran dari seluruh fraksi DPRD yang dinilai menjadi masukan penting untuk menyempurnakan rancangan anggaran daerah.
Nurul Azizah menegaskan, APBD tidak sekadar menjadi instrumen perhitungan pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Lebih dari itu, anggaran harus mampu menjaga kualitas pelayanan publik, menggerakkan perekonomian, memperkuat pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Tantangan fiskal mengharuskan Pemkab Bojonegoro menyusun anggaran secara cermat, realistis, terukur, transparan, dan bertanggung jawab," jelasnya.
Menurut Wabup, Pemkab akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, digitalisasi pembayaran, penguatan pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak tanpa menambah beban masyarakat.
Menanggapi berbagai catatan fraksi mengenai rancangan anggaran, pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyesuaian pagu belanja dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang tersedia.
Kebijakan tersebut, menurut Pemkab Bojonegoro, tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Sejumlah sektor akan menjadi prioritas dalam alokasi anggaran 2027. Fokus tersebut meliputi pembangunan infrastruktur mendesak, konektivitas antarwilayah, akses layanan dasar, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemkab Bojonegoro juga berkomitmen mempercepat pelaksanaan belanja modal sejak awal tahun anggaran. Pemantauan secara berkala akan dilakukan untuk memastikan pekerjaan pembangunan berjalan sesuai jadwal, selesai tepat waktu, dan tetap memenuhi standar kualitas.
Kemiskinan Jadi Perhatian dalam Penyusunan APBD
Dalam jawaban atas pandangan fraksi, Nurul Azizah turut menyoroti perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Ia menyebut tingkat kemiskinan pada 2024 turun dari 11,49 persen menjadi 10,69 persen atau berkurang 0,80 poin persentase.
Penurunan tersebut, menurutnya, merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur pemerintahan. Capaian itu perlu dipertahankan melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Kami menyadari bahwa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan," tambahnya.
Angka kemiskinan Tahun 2024 tercatat penurunan dari 11,49% menjadi 10,69%, turun 0,80%, sehingga Kabupaten Bojonegoro berhasil keluar dari urutan sebelas besar menjadi dua belas besar dalam sepuluh tahun terakhir.
"Hal ini harus terus dijaga melalui APBD yang tepat sasaran," tegas Wakil Bupati dalam penyampaiannya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro H. Abdulloh Umar menegaskan, seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi, dan perangkat daerah terkait sebelum Raperda APBD 2027 ditetapkan.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan kerja sama agar proses penyusunan anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Setelah rapat paripurna penyampaian jawaban bupati, pembahasan Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 akan berlanjut di tingkat komisi. Tahapan tersebut dilakukan untuk mendalami catatan fraksi dan memperoleh klarifikasi dari perangkat daerah terkait sebelum memasuki proses penetapan.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
