Kejagung Turun Kawal Program MBG, BGN Minta Pengawasan Diperkuat hingga Daerah Pelosok
JAKARTA, iNewsBojonegoro.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum dan pengawasan bersama Kejaksaan Agung (Kejagung), sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Kepala BGN Sudaryono bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan pejabat Eselon I bertemu Jaksa Agung beserta jajaran di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, pada (11/8/2026) lalu.
Dalam pertemuan tersebut, BGN berkoordinasi dengan Kejagung untuk mendapatkan pendampingan hukum, legal audit, hingga pengawasan kinerja di lapangan. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan MBG, termasuk memastikan program dapat menjangkau daerah-daerah pelosok.
Selain dengan aparat penegak hukum, BGN juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Kolaborasi dengan pemda dinilai penting karena pemerintah daerah memiliki peran langsung dalam mendukung berbagai aspek pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari upaya memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi antara BGN dengan kepala daerah di seluruh Indonesia,” ujar Mas Dar dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8).
Menurut Sudaryono, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG dapat ditangani secara bersama-sama.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang selama ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program, termasuk melalui Dinas Kesehatan dalam menangani persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,” kata Mas Dar.
Sudaryono menegaskan BGN terbuka untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak. Kerja sama tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga masyarakat hingga orang tua siswa.
Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan baik sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan persoalan di lapangan.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, BGN berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal, baik dari sisi tata kelola, pengawasan, maupun penanganan berbagai persoalan di daerah.
Editor : Arika Hutama