Menurutnya, menyediakan lapangan pekerjaan yang layak merupakan solusi penting dalam menekan angka TPPO. “Jadi jangan semudah itu berpikir bahwa, ‘Oh, nggak kaitannya,’ semuanya berkaitan. Jadi ini memang ada di depan mata, tinggal bagaimana kita mau berpihak, keberpihakan kita untuk memastikan,” tegas Rahayu.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah menindak praktik prostitusi di IKN. Dalam operasi yang dilakukan bersama Satpol PP dan aparat kepolisian pada bulan Ramadan lalu, delapan warung yang dijadikan tempat praktik prostitusi berhasil dibongkar.
“Yang saya tahu pada waktu Ramadan, itu ada prostitusi itu. Kemudian kami gabungan, dengan kepolisian, Satpol PP, kemudian deputi pengendalian pembangunan kami sendiri turun. Ada 8 warung yang kami selesaikan waktu itu,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Basuki juga menegaskan bahwa saat ini praktik serupa tidak lagi ditemukan di kawasan IKN. “Kalau yang ada yang online sekarang ternyata itu recycle informasinya. Sebelumnya (informasi) itu ada, nah sekarang di-recycle. Menurut deputi pengendalian kami, ‘Oh itu recycle Pak, sekarang sudah nggak ada’,” ucapnya.
Sebelumnya, kabar mengenai keberadaan praktik prostitusi di IKN sempat menjadi sorotan publik. Puluhan pekerja seks komersial (PSK) dari berbagai daerah dilaporkan masuk ke wilayah itu, dengan target utama pekerja proyek dan para pengunjung IKN. Tarif layanan disebut bervariasi, antara Rp300.000 hingga Rp700.000 per sesi.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
