BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jalan Veteran, Kamis (4/9/2025) siang.
Ketua PC PMII Bojonegoro, Barul Hikam, dalam orasinya menyampaikan bahwa Indonesia tengah menghadapi persoalan serius, mulai dari kenaikan pajak dan tunjangan DPR, konflik terkait Undang-Undang Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan, hingga tindakan represif aparat.
“Brutalitas aparat yang menewaskan seorang driver ojek online dan beberapa massa aksi. Aparat yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat justru berubah menjadi ancaman nyata,” tegas Barul.
Ia menyebut, tindakan brutal yang merenggut nyawa rakyat kecil merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Oleh karena itu, kami mendesak dilakukannya reformasi kelembagaan negara dan lahirnya kebijakan publik yang adil,” imbuhnya.
Dalam aksinya, PMII Cabang Bojonegoro mendesak DPRD agar bersikap progresif menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Mereka juga mengajukan tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada DPRD, Bupati Bojonegoro, hingga Presiden Prabowo Subianto.
Tujuh Tuntutan PMII Bojonegoro:
• Reformasi DPR
• Reformasi Partai Politik
• Reformasi Pajak yang lebih adil, redistribusi pajak transparan dan berkeadilan
• Pengesahan UU Perampasan Aset
• Reformasi Polri
• Kembalikan TNI ke barak
• Bebaskan massa aksi yang masih ditahan
Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Gedung DPRD Bojonegoro terpantau kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian.
Pesan Redaksi iNews
Kami mendukung penyampaian aspirasi dengan cara yang bermartabat. Unjuk rasa hak setiap warga, jangan sampai merusak, melukai, atau memecah belah.
Tetap menjaga ketertiban, menghargai sesama, dan menjukkan bahwa suara rakyat bisa disampaikan dengan damai.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
