Tanggapi Fenomena Kebijakan Pusat, PMII Bojonegoro Gelar Demontrasi Sampaikan 5 Tuntutan

BOJONEGORO, iNews.id - Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat di nilai memberatkan masyarakat. Khususnya rakyat kecil di desa. Seperti kebijakan tidak membolehkan pembelian pertalite dengan menggunakan jerigen akhirnya pedagang di desa tidak bisa mengakses pertalite dinilai memberatkan rakyat kecil.  Melihat fenomena tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro melakukan aksi unjuk rasa, Senin (19/4/2022). 

Kegiatan tersebut diikuti oleh 250 anggota dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Bojonegoro yang mahasiswanya tergabung dalam PMII Bojonegoro. Dalam aksinya tersebut organisasi ber almamater warna biru tersebut membawa keranda, dengan harapan semua kebijakan yang menyusahkan rakyat supaya lenyap di muka bumi Indonesia. Selain keranda juga membawa poster berisi tuntutan yang disuarakan pada pemerintah.

Dimulai sekitar jam 15.00 WIB, sebanyak 250 Mahasiswa bergerak dari kantor PMII Jl. Pondok Pinang Bojonegoro. Selanjutnya mereka menuju kantor DPRD Bojonegoro. Dalam aksinya tersebut PMII mendapat pengamanan ketat dari polres Bojonegoro dan keamanan lain.

Di gedung DPRD, Ketua Umum PMII Bojonegoro Herri Siswanto menyampaikan tuntutan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak kenaikan harga bahan pokok, menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) , menolak pelarangan pembelian BBM menggunakan jerigen yang menyusahkan rakyat kecil , kemudian mendesak DPRD Bojonegoro untuk mengawal aspirasi mahasiswa .

"Kami menolak dengan tegas kenaikan PPN, karena hal itu dapat memicu kenaikan harga bahan pokok,” ucap Herri Siswanto. 

Kemudian para mahasiswa tersebut saat berada di gedung DPRD Bojonegoro ditemui oleh Abdullah Umar Ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, AKBP Muhammad Kapolres Bojonegoro dan Dandim 0813 Bojonegoro.

Di gedung DPRD tersebut, seluruh tuntutan yang diajukan oleh para demonstran tersebut ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti ke DPR RI.

Editor : Prayudianto