BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, kembali menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Setelah sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, kini Satreskrim Polres Bojonegoro juga menetapkan satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi keuangan desa tersebut.
Dalam perkara yang ditangani kepolisian, dugaan penyimpangan terjadi pada pengelolaan keuangan Desa Drokilo tahun anggaran 2023 dan 2025. Berdasarkan penghitungan sementara penyidik, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp700 juta hingga Rp800 juta.
Kasatreskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Leksana membenarkan penetapan satu tersangka dalam perkara tersebut. Kepastian itu diperoleh setelah penyidik menggelar perkara di Polda Jawa Timur.
"Kemarin kita gelar perkara di Polda Jatim, sudah ada tersangkanya," ungkap AKP Cipto, saat menggelar koferensi pers pada (9/11/2026) kemarin.
Meski telah menetapkan tersangka, polisi belum bersedia mengungkap identitas maupun jabatan orang yang dimaksud. Cipto hanya memastikan bahwa tersangka saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro.
Menurut Cipto, perkara yang ditangani Polres Bojonegoro berbeda dengan kasus korupsi Desa Drokilo yang sebelumnya diusut Kejari Bojonegoro. Perbedaannya terletak pada tahun anggaran yang menjadi objek penyidikan.
"Yang kita tangani beda, kemarin ditetapkan oleh kejaksaan, kita hanya mengambil dua tahun anggaran," jelas AKP Cipto.
Dia menjelaskan, penyidikan kepolisian berfokus pada penggunaan anggaran desa tahun 2023 dan 2025. Proses pengusutan perkara tersebut telah berlangsung kurang lebih tiga tahun, dengan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak sebelum akhirnya dilakukan gelar perkara.
Adapun nilai kerugian negara masih berdasarkan penghitungan sementara. Polisi memperkirakan kerugian dalam perkara tersebut mencapai ratusan juta rupiah.
"Dari hasil penghitungan kerugian kurang lebih mencapai Rp700 sampai Rp800 juta, saya lupa detailnya," beber Cipto.
Berbeda dengan perkara yang ditangani kejaksaan
Sebelumnya, Kejari Bojonegoro menangani perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo untuk tahun anggaran 2021, 2022, dan 2024. Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp1,4 miliar.
Mantan Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, telah menjalani proses hukum dalam perkara yang ditangani kejaksaan tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bojonegoro bahkan menuntut Sutrisno dengan pidana penjara selama delapan tahun.
Tuntutan itu dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (8/10/2026).
Dengan adanya dua perkara yang ditangani institusi penegak hukum berbeda, dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Drokilo kini mencakup lima tahun anggaran, yakni 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025.
Total dugaan kerugian negara dari kedua perkara tersebut mencapai sekitar Rp2,1 miliar hingga Rp2,2 miliar berdasarkan taksiran yang disampaikan masing-masing institusi.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
