Bojonegoro Institute Ingatkan Penyelamatan Hutan Tak Cukup dengan Tanam 1,8 Juta Pohon

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Rencana penanaman 1,8 juta pohon di kawasan hutan Bojonegoro mendapat apresiasi dari Bojonegoro Institute. Namun, gerakan penghijauan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Perum Perhutani itu dinilai perlu diikuti pembenahan tata kelola hutan secara menyeluruh.

Direktur Bojonegoro Institute, Aw Saiful Huda, mengatakan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kerusakan hutan di Bojonegoro harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Rp883,4 Miliar untuk Diskon Tiket Transportasi Nataru 2026/2027

Menurut Awe, sapaan akrabnya, penanaman pohon merupakan langkah positif untuk rehabilitasi dan pemulihan ekosistem. Namun, upaya penyelamatan hutan tidak cukup hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam.

Persoalan kerusakan hutan memiliki akar masalah yang kompleks. Karena itu, diperlukan perubahan pendekatan menuju tata kelola hutan yang berkelanjutan, partisipatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

“Para pihak, seperti pemerintah, pemerintah daerah, perhutani dan masyarkat sekitar kawasan hutan perlu duduk bersama, membangun dialog untuk mencari solusi jangka panjang, membangun roadmap (peta jalan) pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar Awe, Rabu (12/11/2026).

Baca Juga

Pendapatan Belum Capai Target, DPRD Soroti Kinerja Dua BUMD Bojonegoro

Dia menilai salah satu kunci keberhasilan pelestarian hutan adalah memperkuat keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama penjaga ekosistem. Warga sekitar hutan tidak boleh hanya menjadi objek program, tetapi harus dilibatkan dalam seluruh proses pengelolaan.

“Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek program, tetapi harus dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, pengelolaan, hingga memperoleh manfaat dari upaya pelestarian hutan.”

Tanam 1,8 juta pohon mulai Desember 2026

Sebelumnya, Pemkab Bojonegoro bersama Perum Perhutani menyiapkan gerakan penghijauan dengan target penanaman 1,8 juta pohon untuk memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan.

Baca Juga

BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Jatim hingga 17 November, Bojonegoro Masuk Wilayah Waspada

Program reboisasi tersebut dijadwalkan mulai Desember 2026 dan paling lambat Januari 2027. Penanaman akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, sejumlah kawasan hutan di Bojonegoro masih mengalami kondisi gundul sehingga membutuhkan perhatian bersama.

"Mari bersama-sama melakukan penanaman pohon dan menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.

Baca Juga

Antri Buka Tutup Jalan, 3 Truk Terlibat Kecelakaan Karambol di Kalitidu Bojonegoro

Perhutani melalui sejumlah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang wilayah kerjanya berada di Bojonegoro akan menyediakan bibit pohon. Pada 2027, penanaman ditargetkan mencakup lahan sekitar 2.300 hektare.

Berdasarkan data Perhutani, luas kawasan hutan dalam wilayah administratif Kabupaten Bojonegoro mencapai sekitar 95.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 50.000 hektare dikelola KPH Bojonegoro, sedangkan 45.000 hektare lainnya berada di bawah pengelolaan enam KPH, yakni Saradan, Ngawi, Cepu, Jatirogo, Perangan, dan Padangan.

Adapun dari 50.000 hektare kawasan yang dikelola KPH Bojonegoro, sebanyak 35.000 hektare dikelola langsung oleh KPH Bojonegoro. Sementara 15.000 hektare lainnya dikelola kelompok tani hutan di bawah pembinaan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sejak 2025.

Bojonegoro Institute usulkan insentif bagi penjaga hutan

Baca Juga

130 Pemuda Ikuti Workshop Olahraga di Bojonegoro, DPRD Jatim Dorong Komunitas Jadi Penggerak

Di luar program penanaman pohon, Bojonegoro Institute mendorong pemerintah daerah mengembangkan kebijakan insentif fiskal bagi desa dan masyarakat yang berkontribusi menjaga kelestarian hutan.

Awe mengungkapkan, gagasan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah sejak 2023. Skema insentif dapat diberikan kepada individu, kelompok masyarakat, kelompok tani hutan, maupun kelembagaan desa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Bentuk insentif tidak harus berupa bantuan tunai. Dukungan dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi produktif yang rendah emisi, ramah lingkungan, dan tidak merusak ekosistem hutan.

“Saat itu kami mendorong pemda maupun perushaan besar yang begerak pada usaha migas agar membangun skema insentif bagi individu, kelompok atau lembaga yang telah melakukan pelestarian hutan dan ruang terbuka hijau. Sedikit mengadopsi skema perdagangan karbon yang disederhanakan dan dikontekstualisasikan di daerah,” kata Awe.

Menurut dia, masyarakat yang menjaga hutan seharusnya memperoleh manfaat ekonomi dari upaya pelestarian tersebut. Jangan sampai warga menanggung beban menjaga hutan tanpa mendapatkan insentif maupun peningkatan kesejahteraan.

“Pemberian insentif ekologis ini bisa menjadi stimulan dalam diversifikasi ekonomi ramah lingkungan, dan pada sisi lain sejalan dengan upaya pelestarian hutan,” imbuhnya.

Usulkan anggaran desa berbasis ekologi

Selain insentif, Bojonegoro Institute mendorong Pemkab Bojonegoro menerapkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).

Skema tersebut dapat dikembangkan melalui Bantuan Keuangan Desa (BKD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), dengan mempertimbangkan komitmen dan kinerja desa dalam menjaga lingkungan.

Melalui kebijakan ini, pengalokasian anggaran kepada desa tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memberikan penghargaan terhadap kinerja ekologis desa.

Sejumlah indikator yang dapat digunakan antara lain pertumbuhan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), perlindungan kawasan lindung desa, pengelolaan sampah berkelanjutan, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta perlindungan kawasan hutan dan sumber mata air.

Dengan demikian, desa yang memiliki komitmen menjaga lingkungan dapat memperoleh penghargaan melalui dukungan anggaran berdasarkan capaian ekologisnya.

Dorong pembentukan Dana Abadi Lingkungan

Awe juga mendorong Pemkab Bojonegoro menghidupkan kembali gagasan pembentukan Dana Abadi Lingkungan. Menurut dia, pelestarian lingkungan membutuhkan pembiayaan jangka panjang sehingga tidak bisa terus bergantung pada kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di tengah tekanan fiskal daerah dan berkurangnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas, sumber pendanaan alternatif perlu dijajaki.

Beberapa sumber yang dapat dimanfaatkan antara lain pasar karbon, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya perusahaan migas, dana hibah lingkungan, serta sumber pendanaan lain yang sah.

Dana Abadi Lingkungan tersebut nantinya dapat digunakan untuk membiayai rehabilitasi dan perlindungan ekosistem hutan, konservasi sumber mata air, pemulihan lahan kritis, hingga pemberian insentif bagi kelompok masyarakat yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

Awe menegaskan, keberhasilan penyelamatan hutan harus diukur berdasarkan dampak nyata terhadap pemulihan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata jumlah pohon yang ditanam.

“Keberhasilan menyelamatkan hutan tidak boleh hanya diukur dari berapa juta pohon yang ditanam, tetapi dari berapa banyak ekosistem yang berhasil dipulihkan, berapa luas kawasan yang terlindungi, seberapa baik sumber air terjaga, dan seberapa besar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan,” pungkasnya.

Editor: Arika Hutama