BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peninjauan terhadap sejumlah proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur.
Selain mengecek proyek di lapangan, lembaga antirasuah tersebut juga menggelar koordinasi dengan jajaran eksekutif dan legislatif untuk membahas tata kelola keuangan daerah.
Kunjungan yang berlangsung selama dua hari, Rabu (11/11/2026) hingga Kamis (12/11/2026), dipimpin Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi.
Dalam agenda tersebut, KPK memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah daerah dan DPRD Bojonegoro mengenai pengelolaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kepala Inspektorat Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah, membenarkan kedatangan tim KPK tersebut. Menurut dia, kunjungan itu salah satunya bertujuan memastikan pengelolaan anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai regulasi.
“Kedatanganya (KPK) untuk memastikan tata kelola anggaran Pemkab Bojonegoro sesuai regulasi,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Bojonegoro, Didit Sugiarto, menjelaskan bahwa peninjauan sejumlah proyek dilakukan pada hari pertama kunjungan.
Namun, pihak Inspektorat tidak mengetahui secara detail proyek yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun jumlah proyek yang ditinjau.
Dia mengatakan, pemilihan proyek sepenuhnya menjadi kewenangan tim KPK. Pemeriksaan dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah daerah.
“Kegiatan Pengecekan dilakukan secara random dan independen,” jelasnya.
KPK Bahas Pokir DPRD hingga Dana Hibah
Setelah melakukan pengecekan lapangan, KPK melanjutkan agenda dengan menggelar rapat koordinasi pada hari kedua. Pertemuan tersebut melibatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro dan anggota DPRD Bojonegoro.
Sejumlah persoalan strategis terkait pengelolaan keuangan daerah menjadi materi pembahasan. Di antaranya tata kelola anggaran, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan dana hibah, hingga penyaluran bantuan sosial (bansos).
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Partnership Room lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro. Saat dikonfirmasi, Didit menyebut kegiatan masih berlangsung.
Inspektorat Bojonegoro selanjutnya akan menjadikan hasil koordinasi dan arahan KPK sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
“Hasilnya akan menjadi rujukan kami dalam mengawal tata kelola anggaran agar semakin baik dan benar, sesuai aturan,” pungkasnya.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
