SURABAYA, iNewsBojonegoro.id – Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh anggota kepolisian agar tidak melakukan praktik transaksional dalam penegakan hukum.
Dia menegaskan tidak akan segan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota yang terbukti meminta uang dalam proses penanganan perkara. Praktik tersebut mencakup pembuatan laporan polisi (LP), gelar perkara, hingga penetapan tersangka.
Peringatan itu disampaikan Pria asal Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro ini saat memberikan arahan kepada para Kasat Reskrim Polres jajaran dan personel Ditreskrimsus Polda Jatim di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Senin (16/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, dia didampingi Wakapolda Jatim.
"Saya ingatkan ya para Kasat Reskrimnya. Ini ada di semua ini. Jangan coba-coba, jangan ngetes-ngetes saya. Yang anggota-anggota mau kasih tahu, jangan mau ngetes-ngetes saya. Saya pecat," tegas Dekananto.
Dia secara khusus menyoroti praktik pungutan liar yang diduga terjadi dalam tahapan penanganan perkara. Menurutnya, meminta bayaran untuk memproses laporan hingga menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.
Selain mencederai profesionalitas aparat, praktik tersebut dinilai merusak nama baik institusi kepolisian dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
"Jangan melacurkan diri kalian hanya untuk menerima sesuatu, kemudian kalian melacurkan institusi ini. Saya tidak mau, mau dari LP (laporan), mau gelar naik sidik, bayar. Mau menetapkan tersangka, bayar," ujarnya.
Kapolda menegaskan, seluruh tahapan penanganan perkara harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada anggota yang menjadikan kewenangan penegakan hukum sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.
Dia juga meminta para pimpinan satuan memperkuat pengawasan internal dan tidak menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Evaluasi personel dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan terulang.
Arahan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Polda Jatim membangun budaya kerja baru melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat. Semangat itu menitikberatkan pada integritas, profesionalitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan penegasan tersebut, Dekananto ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kepolisian yang bersih dan bebas dari praktik transaksional dalam setiap proses penegakan hukum.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
