Polisi Bongkar Pencucian Uang Judi Online Senilai Rp 28 Miliar, Modus Beli Rekening Warga Rp 150.000

Tim iNews
Tim Bareskrim Mabes Polri saat gelar konferensi pers kasus judi online. (Foto: dok Bidhumas Polri)

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari aktivitas perjudian online. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik menyita aset senilai Rp 28.010.228.458 atau sekitar Rp 28 miliar dan memblokir 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung serta menyamarkan uang hasil perjudian.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., mengatakan, penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026.

Pengungkapan kasus bermula dari patroli siber yang dilakukan Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025. Saat itu, penyidik menemukan sebuah situs yang menyediakan berbagai jenis permainan perjudian online.

Jenis permainan yang ditawarkan meliputi slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport. Untuk memfasilitasi transaksi, pengelola menyediakan sejumlah metode pembayaran, mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, hingga transfer pulsa.

Dari hasil penelusuran, sindikat tersebut diduga memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat. Penggunaan server lintas negara itu diduga menjadi salah satu cara untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.

"Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Untuk mengungkap aliran dana, Bareskrim berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi tersebut dilakukan guna menelusuri transaksi keuangan sekaligus mendalami pola yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil perjudian online.

Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi dan memblokir situs perjudian tersebut melalui database Trust Positive.

Namun, pemblokiran belum sepenuhnya menghentikan akses terhadap situs tersebut. Pengelola diduga masih dapat menjalankan aktivitas perjudian dengan memanfaatkan jaringan VPN karena server berada di luar negeri. Selain itu, mereka disebut terus melakukan perubahan entitas.

Suhasto mengatakan, penyidik masih mendalami kepemilikan rekening yang telah diblokir, termasuk mengidentifikasi penerima manfaat atau beneficial owner. Langkah ini bertujuan mengungkap pihak-pihak yang mengendalikan operasional perjudian sekaligus menikmati hasil kejahatan tersebut.

Rekening warga dibeli Rp 150.000-Rp 250.000

Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay mengungkapkan, sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee, yakni rekening yang menggunakan identitas orang lain untuk menyembunyikan pemilik atau pengendali sebenarnya.

Menurut dia, sindikat tersebut diduga merekrut warga Indonesia untuk membuat rekening perbankan. Rekening itu kemudian dibeli dengan imbalan uang antara Rp 150.000 hingga Rp 250.000.

"Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan," jelas Alfret.

Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami keterlibatan mereka. Pemeriksaan terutama diarahkan untuk mengungkap pihak yang menjadi penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Suhasto menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memberantas perjudian online dan melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dapat merusak kondisi ekonomi maupun kehidupan sosial.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur janji kemenangan instan yang ditawarkan situs perjudian online.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan," tegasnya.

Polri turut mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan praktik tersebut.

Editor : Dedi Mahdi

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network