Tulisan Graha Buana di Kantor Bupati Bojonegoro Dicopot, Karena Identik dengan Anna?

BOJONEGORO.INEWS.ID - Papan nama atau tulisan Graha Buana, di gedung putih sekaligus kantor Bupati Bojonegoro menghilang. Menurut sejumlah sumber menyebut, jika tulisan itu dicopot sejak tiga hari terakhir.

Menghilangnya nama Graha Buana pada gedung bekas kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang diresmikan era bupati Anna Mu’awanah itu terkesan dilakukan secara diam-diam.

Baca Juga

Hakim Belum Siap, Sidang Perdana Kasus Korupsi Mobil Siaga Desa di Bojonegoro Ditunda

“Sudah 3 hari ini nama itu tidak ada, tahu-tahu hilang begitu saja,” kata sumber yang meminta untuk tidak disebut namanya tersebut.

Untuk menanyakan alasan kenapa nama itu dilepas, apakah karena identik dengan nama Bupati sebelumnya Anna Muawanah?.

Kami berupaya melakukan konfirmasi ke Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, Kabag Prokopim Triguno Sudjono Prio, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Arief Nanang Sugianto, hingga Kepala Bagian (Kabag) Umum Djuono Poerwiyanto. 

Namun semua pejabat pemkab tersebut, sekaan "bungkam". Hanya Kasatpol PP yang menjawab, tapi itupun tidak memberikan "jawaban".

“Maaf saya kurang paham belum ngecek, mungkin bisa ditanyakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi,” ujar Kasatpol PP, Arief Nanang.

DPRD sebut soal nama gedung kewenangan bupati 

Baca Juga

BMKG: Waspada Bencana Akibat Cuaca ekstrem di Jatim 7-16 Februari 2025

Sementara itu, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Choirul Anam mengatakan, bahwa untuk menghapus nama-nama gedung milik pemerintah daerah sebetulnya cukup mudah. Karena cukup di kewenangan bupati. Termasuk pada nama Graha Buana.

“Menurut saya bupati cukup memerintahkan bawahannya mencopot (nama Graha Buana) dan mengganti nama yang sesuai filosofis historis atau sesuai fungsinya,” beber anggota dewan yang duduk di komisi bidang hukum dan pemerintahan itu, Kamis (06/02/2025).

Selain itu, Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan, adanya jalur political will atau kebijakan politik yang bisa ditempuh. 

"Misalnya dari partai, atau kalau bisa atas nama parlemen memberikan rekomendasi kepada bupati untuk merubah nama gedung disertai alasan yang mendasari," tandasnya.

"Dalam pertimbangan-pertimbangan lainnya toh sampai saat ini nama-nama yang disematkan di beberapa bangunan hanya sebuah nama saja. Karena yang penting bagi bangunan gedung bukan namanya, tapi secara de yure adalah fungsinya, sebagaimana UU Bangunan Gedung dan PP 16/2021 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung,” pungkasnya.

Editor : Arika Hutama