Viral Video Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara, Ini Penjelasan Kemenkeu

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Sebuah video yang menampilkan potongan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Sri Mulyani terlihat seperti menyebut guru sebagai beban negara. Menanggapi hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa video tersebut adalah hoaks dan hasil manipulasi.
Melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, pemerintah menegaskan bahwa video tersebut tidak mencerminkan pernyataan asli Menteri Sri Mulyani.
"Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks," ujar Deni kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).
"Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara," tuturnya.
Deni menjelaskan, video yang beredar merupakan potongan dari pidato Sri Mulyani dalam acara Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025. Potongan tersebut, menurutnya, telah diedit sehingga menimbulkan kesalahpahaman publik.
Dalam pidato aslinya, Sri Mulyani membahas mengenai alokasi anggaran pendidikan, termasuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik yang menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara.
"Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi, banyak medsos saya selalu mengatakan oh menjadi dosen guru itu tidak dihargai karena gajinya tidak besar," ujar Sri Mulyani.
"Ini salah satu tantangan keuangan negara, apakah ini harus semua keuangan negara atau ada partisipasi masyarakat," tambah Menkeu.
Menkeu juga menyinggung soal pentingnya evaluasi tunjangan kinerja untuk dosen agar tidak diberikan secara otomatis, melainkan berdasarkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh institusi pendidikan.
Frasa "tantangan keuangan negara" dalam pidato Sri Mulyani dianggap oleh sebagian pihak sebagai titik bias yang disalahartikan. Namun, pernyataan tersebut sebenarnya merujuk pada kompleksitas alokasi anggaran, bukan menyudutkan profesi guru atau dosen.
Video editan itu menyebar luas di sejumlah platform media sosial dan memicu reaksi publik. Namun, sebagian warganet juga menunjukkan skeptisisme dan meminta klarifikasi resmi dari pemerintah.
Kemenkeu kini terus memantau penyebaran video tersebut dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada konten yang tidak terverifikasi.
Editor : Dedi Mahdi