Pemkab Bojonegoro Beberkan Alasan Simpan Anggaran Rp3 Triliun, untuk Tahun 2026

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memastikan pembangunan daerah tetap berjalan stabil meski menghadapi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat. Salah satu langkah antisipatif yang ditempuh adalah memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp 3 triliun sebagai strategi menjaga kesinambungan fiskal di 2026.

Kebijakan ini diambil setelah hasil evaluasi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang meminta Pemkab Bojonegoro mengelola SiLPA secara bijak agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.

Baca Juga

BREAKING NEWS Edi Susanto Resmi Terpilih Jadi Sekda Bojonegoro, Kosong Sejak 2024

DBH Migas Turun Rp 1,2 Triliun

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan komposisi pendapatan daerah tahun 2025–2026 yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Ia menyebut, DBH Migas yang semula Rp 4,5 triliun turun menjadi Rp 3,3 triliun, atau berkurang Rp 1,2 triliun.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 2025 tercatat sebesar Rp 1,68 triliun, termasuk kontribusi dari empat RSUD swadana yang mencapai sekitar Rp 563 miliar. Untuk tahun 2026, Pemkab memperkirakan total pendapatan daerah mencapai Rp 3,7 triliun, terdiri atas DBH Migas Rp 3,3 triliun dan PAD murni sekitar Rp 400 miliar.

Baca Juga

Bupati Bojonegoro Geram ASN Bubar Sebelum Upacara Sumpah Pemuda Usai, Perintahkan Sanksi Tegas!

“Dengan adanya perkiraan pendapatan 2026 yang mengalami defisit, maka diperlukan dukungan dari SiLPA 2025,” jelas Nurul Azizah dalam kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025, di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025).

Dukung Pemerataan dan Kesejahteraan

Wabup menegaskan, pemanfaatan SiLPA 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan desa dan program sosial masyarakat. Di antaranya, Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pengadaan mobil siaga desa, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), serta beasiswa pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro.

Baca Juga

18 Ribu Lebih Buruh Tembakau Bojonegoro Dapat BLT Rp1,8 Juta

“Kami menyiapkan dengan matang agar pembangunan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Efisiensi Anggaran dan Belanja Produktif

Adapun komposisi belanja dalam APBD 2026 meliputi:

• Belanja pegawai sekitar Rp 2,7 triliun
• Dana abadi migas (cadangan) Rp 500 miliar
• Premi UHC (BPJS Kesehatan) untuk pekerja rentan Rp 37 miliar
• Beasiswa pendidikan masyarakat Rp 39 miliar
• Alokasi Dana Desa (ADD)

Baca Juga

Trisula Antikorupsi Bojonegoro Beraksi: Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan di Keperawatan

Untuk menjaga keseimbangan fiskal, Pemkab juga melakukan efisiensi anggaran pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena kendala perizinan, seperti pembangunan tebing sungai di bawah kewenangan BBWS Bengawan Solo.

“Tujuannya menjaga serapan agar terkendali dan menciptakan SiLPA produktif yang bisa mendukung APBD 2026,” tandas Nurul Azizah.

Ia menambahkan, langkah ini merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang hati-hati dan berorientasi keberlanjutan. “Fokus utama kami tetap pada pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Editor : Arika Hutama