Rumah Penerima Bansos Ditempeli Stiker Keluarga Miskin, yang Melepas Akan Dicoret
BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menerapkan kebijakan pemasangan stiker identitas di rumah keluarga penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki akurasi data, serta memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, turun langsung ke lapangan untuk memasang stiker di sejumlah rumah warga penerima manfaat program bansos.
Kegiatan tersebut turut didokumentasikan melalui akun media sosial resmi Wakil Bupati pada Jumat (2/1/2026).
“Stiker ini bukan sekadar tanda, tetapi menjadi bukti bahwa bantuan yang kami salurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Nurul Azizah.
Ia menegaskan, bersama Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh bantuan sosial tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.
“Bersama-sama, mari kita pastikan setiap langkah yang kita ambil mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Menurut Nurul, pemasangan stiker penerima bansos juga bertujuan meminimalkan potensi konflik sosial di tingkat desa serta menjadi sarana kontrol publik terhadap penerima bantuan.
Dengan adanya stiker, masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja yang tercatat sebagai penerima manfaat.
Ia menjelaskan, stiker dipasang berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah melalui proses verifikasi.
Selain sebagai bentuk akuntabilitas, kebijakan ini diharapkan mendorong kesadaran warga untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap kondisi ekonomi mereka.
“Jika ada warga yang sudah meningkat kesejahteraannya tetapi masih terpasang stiker, diharapkan muncul kesadaran atau rasa malu. Dari situ bisa diketahui siapa yang lebih berhak menerima bantuan,” jelasnya.
Pemkab Bojonegoro menargetkan pemasangan stiker penerima bansos mulai dilakukan pada pekan ketiga Desember 2025.
Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tercatat menurun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen.
Selain itu, prevalensi stunting juga mengalami penurunan signifikan, dari 14,2 persen menjadi 12 persen.
Atas capaian tersebut, Pemkab Bojonegoro memperoleh insentif fiskal sebesar Rp5,9 miliar yang akan dialokasikan untuk mendukung program percepatan penurunan angka stunting hingga mencapai satu digit.
Editor : Arika Hutama