Jadi Acuan Bansos, Kemensos Beberkan Perbedaan DTSEN dan DTKS di Hadapan Kades Bojonegoro

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diselenggarakan Kementerian Sosial Republik Indonesia memasuki hari kedua pada Kamis (22/1/2026). Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Malowopati dan diikuti oleh pemerintah desa serta operator data se-Kabupaten Bojonegoro.

Dalam kegiatan ini, Kementerian Sosial RI mendorong pemerintah desa untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi masyarakat serta melakukan pemutakhiran secara berkala, valid, dan sesuai kondisi di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan merata dan tepat sasaran.

Baca Juga

Mensos Soroti DTSEN di Bojonegoro, Kepala Desa Diminta Jaga Akurasi data Bansos

Ketua Tim Penggunaan dan Diseminasi Data Pusdatin Kemensos, Raden Roro Endah Noorwidayati, menjelaskan bahwa kunjungan ke Bojonegoro menjadi yang pertama dalam rangka bertemu langsung dengan seluruh pemerintah desa. Ia juga memaparkan perbedaan mendasar antara DTSEN dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“DTSEN sudah terbagi dalam desil. Oleh BPS dibagi menjadi 10 desil, masing-masing mewakili 10 persen penduduk Indonesia. Jika pembagian desil dirasa tidak sesuai, tersedia alur pemutakhiran data lengkap dengan layanan call center,” ujarnya.

Raden Roro menegaskan, ke depan seluruh program bantuan sosial dari Kementerian Sosial akan mengacu pada DTSEN. Oleh karena itu, akurasi dan validitas data menjadi kunci utama dalam penentuan penerima manfaat.

Sementara itu, Tim Pengembangan Sistem/Aplikasi SIKS-NG Kemensos, M. Imam Mudzakir, memaparkan mekanisme pemutakhiran DTSEN melalui aplikasi SIKS-NG. Melalui sistem ini, pemerintah desa didorong untuk berintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti BPS, Dukcapil, BPJS, serta Dapodik.

“Hijrah data ini dilakukan melalui SIKS-NG. Desa menjadi ujung tombak pemutakhiran data karena paling dekat dengan masyarakat dan paling memahami kondisi sosial warganya,” jelas Imam.

Ia menambahkan, operator desa perlu memahami status penduduk secara detail untuk mendukung berbagai program bantuan, mulai dari status hidup atau meninggal, kondisi kehamilan, disabilitas, hingga keberadaan orang tua dalam satu keluarga.

SIKS-NG sendiri merupakan platform terintegrasi yang digunakan secara berjenjang oleh petugas resmi, mulai dari desa atau kelurahan, pendamping sosial, Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi, hingga Kementerian Sosial. Platform ini berfungsi untuk memvalidasi, memverifikasi, serta memantau DTSEN dan program kesejahteraan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Tim Perencana dan Pengujian Kualitas Data Kemensos Muhammad Reza Abinaufal, pemerintah desa dan operator SIKS-NG se-Kabupaten Bojonegoro, pendamping PKH, TKSK, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Editor : Dedi Mahdi