22 Desa di Kedungadem Tuntaskan Program BKKD Bojonegoro 2025, Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan. Salah satu upaya tersebut terlihat melalui pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025 di Kecamatan Kedungadem.

Hingga awal Maret 2026, realisasi program tersebut hampir sepenuhnya selesai. Dari total 23 desa yang ada di Kecamatan Kedungadem, sebanyak 22 desa telah melaksanakan pembangunan melalui skema BKKD.

Camat Kedungadem, Sahlan, menyampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan tahun ini cukup masif dan berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya meningkatkan kualitas jalan, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah desa.

“Pembangunan tahun ini sangat masif dan menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari akses jalan hingga konektivitas antar desa,” ujar Sahlan, dikutip dari laman pemkab, rabu (11/3).

Peningkatan kualitas jalan menjadi prioritas utama dalam program tersebut. Total panjang ruas jalan yang dibangun mencapai 20.139 meter, dengan konstruksi berupa rigid beton maupun aspal.

Selain pembangunan jalan, sejumlah infrastruktur penunjang juga turut direalisasikan. Di antaranya pembangunan drainase untuk memperlancar aliran air dan mencegah genangan di kawasan permukiman warga.

Tak hanya itu, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan bronjong juga dilakukan di beberapa titik. Infrastruktur ini berfungsi untuk memperkuat struktur tanah sekaligus mengantisipasi potensi longsor di area yang rawan.

Dari 23 desa di Kecamatan Kedungadem, hanya Desa Drokilo yang tidak menerima alokasi BKKD tahun 2025. Meski demikian, pihak kecamatan memastikan seluruh proses pelaksanaan di desa penerima tetap berjalan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.

Sahlan menegaskan bahwa pihak kecamatan berkomitmen melakukan pendampingan secara intensif. Tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi juga memastikan administrasi dan pelaksanaan proyek di lapangan berjalan sesuai regulasi.

“Komitmen kami melakukan pendampingan dan pengawasan agar penggunaan dana berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Melalui pembangunan infrastruktur dari program BKKD tersebut, pemerintah berharap akses transportasi masyarakat menjadi lebih mudah. Dengan konektivitas yang semakin baik, diharapkan turut mendorong peningkatan kesejahteraan warga di wilayah pedesaan.

Editor : Arika Hutama