Musrenbang 2026 Digelar, Pemkab Bojonegoro Fokus Pertanian hingga Lingkungan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai menggelar rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro pada Jumat (27/3/2026).

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya menegaskan bahwa fokus utama pembangunan ke depan meliputi sektor pertanian, kesehatan, pengelolaan sumber daya air, serta isu lingkungan.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan menyampaikan usulan yang konstruktif, inovatif, dan solutif guna menentukan skala prioritas pembangunan secara tepat, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Efisiensi dan peningkatan pendapatan daerah harus menjadi perhatian dalam kondisi ekonomi saat ini. Musrenbang menjadi tahapan penting dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujar Setyo Wahono.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung pembangunan. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat dalam pelaksanaan RKPD 2027.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2026 merupakan lanjutan dari proses perencanaan berjenjang yang telah dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

Ia mengungkapkan, total usulan yang masuk untuk RKPD 2027 mencapai 3.068 usulan. Rinciannya, sebanyak 1.734 usulan berasal dari pokok pikiran DPRD, 1.293 usulan dari desa dan kelurahan, serta 41 usulan dari instansi vertikal. Selain itu, terdapat 302 usulan yang diajukan ke tingkat provinsi.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, menekankan pentingnya ketaatan terhadap timeline perencanaan agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal.

“Semua usulan yang memenuhi kriteria harus sudah melalui verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum penetapan RKPD,” jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, menambahkan bahwa Musrenbang menjadi forum konsultasi publik untuk menyelaraskan berbagai usulan masyarakat.

“Dalam proses ini terjadi negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan prioritas pembangunan tahun 2027,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, memaparkan sejumlah isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Isu tersebut meliputi pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta reformasi tata kelola pemerintahan.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2027 adalah “Perkuatan Ekonomi Bernilai Tambah dan Berkelanjutan, SDM Berkarakter, dan Tata Kelola Inklusif untuk Bojonegoro Bahagia, Makmur dan Membanggakan”.

Editor : Arika Hutama