Bappeda Ungkap Tantangan dan Potensi Kawasan Hutan Selatan Bojonegoro, Saat Bekali KKN di Unigoro

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Nyata Tematik Kolaboratif (KKN TK) Universitas Bojonegoro (Unigoro) 2026 di Hall Suyitno, Kamis (21/5/2026). Materi pembekalan menitikberatkan pada konsep keberlanjutan dan strategi pembangunan wilayah, khususnya kawasan hutan selatan Bojonegoro.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unigoro tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Bojonegoro, Dr. Wiwik Retnoningsih, M.Pd., sebagai narasumber.

Baca Juga

120 Desa Jadi Prioritas, Ini Tiga Strategi Pemkab Bojonegoro Percepat Penurunan Kemiskinan

Dalam pemaparannya, Wiwik menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan hutan selatan Bojonegoro. Menurutnya, sebanyak 11,49 persen penduduk di wilayah tersebut masih masuk kategori miskin dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sistem pertanian monokultur jagung.

“Kita telah memetakan lahan-lahan kritis menjadi tiga klaster. Klaster selatan dan barat daya meliputi Margomulyo, Ngraho, Sekar, dan Gondang. Klaster tengah meliputi Tambakrejo, Ngambon, Bubulan, dan Temayang. Klaster utara dan DAS Bengawan Solo meliputi Bojonegoro, Kapas, Balen, Kanor, dan Baureno,” paparnya.

Ia menuturkan, kawasan hutan selatan Bojonegoro memiliki potensi besar dari sektor sumber daya alam, keanekaragaman hayati, wisata desa, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, kawasan tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari risiko bencana hingga hambatan pembangunan wilayah.

Baca Juga

Bappeda Bojonegoro Ungkap Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Hadapan Mahasiswa Unigoro

“Maka program pembangunan wilayah hutan yang acapkali ditawarkan selalu dalam bentuk agroforestry, silvopastura, dan perhutanan sosial. Agar program tersebut berjalan lancar, maka perlu kolaborasi pentahelix antara pemerintah, lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta media massa maupun media sosial,” terang Wiwik.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberlanjutan kawasan hutan memerlukan pendekatan terpadu yang mampu menyeimbangkan fungsi ekologis dan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut meliputi pengelolaan hutan lestari, pengawasan terhadap illegal logging dan tambang, pencegahan kebakaran hutan, revitalisasi agroforestry dan perhutanan sosial, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kawasan hutan.

“Kawasan Hutan Bojonegoro bukan hanya penyangga ekologi, tetapi juga fondasi ketahanan wilayah dan ekonomi masyarakat. Keberlanjutan hutan adalah kunci keberlanjutan daerah,” pungkasnya.

Editor : Arika Hutama