Produksi Padi 5,6 Ton Per Hektare, Purwosari Bojonegoro Punya Potensi Besar Sektor Pertanian

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan Jagong Gayeng Kelembagaan Desa yang digelar di Pendopo Kecamatan Purwosari. Kegiatan ini menjadi ruang dialog sekaligus penguatan pemahaman kelembagaan desa pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Acara tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, anggota DPRD Bojonegoro Komisi C, Forkopimcam Purwosari, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), kepala desa, ketua BPD, RT/RW, Gapoktan, serta berbagai unsur kelembagaan desa lainnya.

Baca Juga

Pertanian Tumbuh 11,38 Persen, Topang Ekonomi Bojonegoro di Tengah Ketergantungan Migas

Dalam laporannya, Camat Purwosari Ike Widyaningrum menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki potensi besar di sektor pertanian. Produktivitas padi di Kecamatan Purwosari rata-rata mencapai 5,6 ton per hektare dengan dukungan sumber irigasi utama dari Kali Gandong.

Selain sektor pertanian, kata Ike, peningkatan infrastruktur juga menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan status sejumlah jalan poros desa menjadi jalan kabupaten guna memperlancar aksesibilitas dan aktivitas ekonomi warga.

"Kami berharap peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten dapat mempercepat mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Purwosari," ujar Ike.

Baca Juga

Kemarau 2026 Produksi Padi Terancam Turun 50.000 Ton, Ini Langkah Pemkab Bojonegoro

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam kegiatan yang berlangsung pada Kamis (11/6/2026) ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah harus ditopang oleh data yang valid dan akurat. Menurutnya, kualitas data menjadi landasan utama dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

"Saya minta tolong kepada RT, RW, kepala desa, dan seluruh perangkat untuk mengawal data yang ada di lapangan. Data harus benar, baik data sosial, ekonomi, kesehatan maupun potensi desa. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Bupati menilai peran pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam memastikan data yang dimiliki pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Baca Juga

Antisipasi Kemarau Panjang, Pemkab Bojonegoro Siapkan Strategi Jaga Produksi Padi

Selain menekankan pentingnya validitas data, Setyo Wahono juga mengingatkan seluruh unsur pemerintahan desa agar menjaga kekompakan dan memperkuat kolaborasi. Menurutnya, sinergi antara kepala desa, perangkat desa, BPD, RT/RW hingga lembaga kemasyarakatan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tingkat desa.

"Semuanya bisa berjalan dengan baik apabila seluruh unsur di desa rukun dan saling berkolaborasi. Jangan sampai ada konflik yang justru membuat masyarakat menjadi pihak yang dirugikan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh kelembagaan desa mendukung program-program pemerintah pusat, termasuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Baca Juga

Panen Raya Gamagora 7, Bupati Wahono Targetkan Bojonegoro Jadi Produsen Padi Tertinggi Nasional 2028

Melalui forum Jagong Gayeng Kelembagaan Desa ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap terbangun kesamaan visi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Editor : Arika Hutama