Menkop Ajak TNI Perkuat Kopdes Merah Putih, di Bojonegoro Justru Berhenti Beroperasi

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak para Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 untuk memperkuat keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus instrumen pemerataan pembangunan nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Ferry saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Pasis Dikreg LV Sesko TNI TA 2026 bertema "Peran Koperasi Merah Putih dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan."

Baca Juga

Pemerintah Pastikan Cicilan Utang KDMP Rp240 Triliun Mulai Dibayar September 2026

Seminar yang berlangsung pada rabu (8/7) di Bandung tersebut dihadiri Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Khairil Lubis, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Pendidikan Sesko TNI Kolonel Kav. Setiawan Harismunandar, serta 157 Perwira Siswa Sesko TNI.

Di hadapan peserta seminar, Ferry menegaskan keberhasilan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa, termasuk TNI yang memiliki jaringan hingga tingkat desa.

"Kami mengapresiasi Sesko TNI yang mengangkat tema seminar mengenai peran Koperasi Merah Putih dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan. Tema ini sangat relevan dengan tantangan bangsa saat ini sekaligus sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional," ujar Menkop.

Baca Juga

APBN Tanggung Gaji Manajer Koperasi Desa Merah Putih Selama 2 Tahun, Setelah Itu Wajib Mandiri

Menurut Ferry, Presiden Prabowo Subianto memandang koperasi sebagai model ekonomi yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia karena mengedepankan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.

Gerai KDKMP Desa Campurejo yang berhenti operasional. (Foto; iNews Bjn)

Di sisi lain, implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di sejumlah daerah masih menghadapi tantangan. Salah satunya terjadi di Koperasi Desa Merah Putih Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, yang memutuskan menghentikan operasional gerainya.

Penutupan gerai tersebut dipicu ketidakpuasan pengelola terhadap sistem pengelolaan, besaran upah, hingga kejelasan hubungan kerja dengan PT Agrinas Pangan Nusantara.

Baca Juga

Tanpa Penelitian dan Naskah Akademik, Menkop: Prabowo Putuskan Program KDMP Berdasarkan Wangsit

Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, mengatakan pihaknya menerima laporan bahwa para pengelola memperoleh penghasilan yang jauh di bawah harapan sejak gerai mulai beroperasi.

"Dari laporan pengurus KDKMP di desa kami, selama beroperasi hingga saat ini mereka menerima gaji dari PT Agrinas yang jauh dari harapan," ungkapnya, dikutip jumat (3/7) lalu.

Edi mengungkapkan besaran gaji yang diterima para pengelola bervariasi, mulai sekitar Rp76 ribu hingga Rp1,4 juta.

Selain persoalan upah, menurut Edi, para pengelola juga mengaku tidak pernah menerima surat perjanjian kerja maupun penjelasan mengenai mekanisme penggajian sebelum mulai bekerja.

"Menurut keterangan pengelola, saat mulai bekerja tidak ada surat perjanjian maupun pemberitahuan mengenai besaran gaji yang akan mereka peroleh," jelasnya.

Ia juga menyoroti belum adanya perlindungan ketenagakerjaan bagi para pengelola, seperti kepesertaan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya pikir mereka wajar jika kecewa terhadap PT Agrinas. Selain gaji yang dinilai sangat kecil, mereka juga tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Padahal setiap bulan mereka diwajibkan menyetorkan pendapatan KDKMP kepada PT Agrinas," tuturnya.

Persoalan tersebut menjadi perhatian di tengah dorongan pemerintah pusat untuk memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Editor : Arika Hutama