Belanja di APBD Bojonegoro 2027 Diproyeksi Turun Rp1,5 Triliun, Bankeu Desa Terpangkas Rp446 Miliar

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, bersama Badan Anggaran (banggar) DPRD mulai menyiapkan postur anggaran 2027, pembahasan mulai dilakukan pada kamis (13/8).

Berdasarkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, total belanja daerah direncanakan turun sekitar Rp1,5 triliun dibandingkan APBD Induk 2026.

Baca Juga

APBD Bojonegoro 2027 Diproyeksikan Rp5,1 Triliun, Pemkab Fokus pada 5 Program Prioritas

Belanja daerah yang pada APBD Induk 2026 mencapai Rp6,499 triliun, dalam rancangan KUA-PPAS 2027 diproyeksikan menjadi Rp4,996 triliun. Artinya, terdapat penurunan sekitar 23,1 persen.

Penyesuaian tersebut terjadi ketika pendapatan daerah juga mengalami penurunan, meski tidak sebesar penurunan belanja. Pendapatan daerah diproyeksikan turun 1,84 persen, dari Rp4,566 triliun pada 2026 menjadi Rp4,482 triliun pada 2027.

Salah satu faktor utama penurunan pendapatan tersebut adalah menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp205,09 miliar.

Di tengah penurunan transfer pusat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat 11,1 persen atau sekitar Rp120,94 miliar. Kenaikan tersebut terutama ditopang penerimaan dari pajak dan retribusi daerah.

Abdulloh Umar mengapresiasi peningkatan PAD tersebut. Menurut dia, kenaikan PAD menjadi salah satu indikator penguatan kemandirian fiskal daerah sekaligus bagian dari upaya menyehatkan postur APBD.

“Kami apresiasi kenaikan PAD hingga 11,1 persen di tengah turunnya transfer pusat,” ujarnya.

Menurut Uma, al ini disebut sebagai sinyal bagus untuk kemandirian fiskal daerah, termasuk langkah rasionalisasi defisit agar postur APBD 2027 lebih sehat.

Bankeu Desa Berkurang Rp446,85 Miliar

Penurunan ruang fiskal juga berdampak pada alokasi anggaran untuk pemerintahan desa. Salah satu penyesuaian terbesar terjadi pada Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, alokasi Bankeu Desa diproyeksikan turun Rp446,85 miliar, dari sebelumnya Rp1,098 triliun menjadi Rp651,05 miliar.

Penurunan tersebut menjadi perhatian Abdulloh Umar, yang juga menjabat Sekretaris DPC PKB Bojonegoro. Selama ini, Bankeu Desa dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat desa.

“Bantuan Keuangan Desa yang berkurang hingga Rp446 miliar ini sangat sensitif. Bankeu adalah pendorong utama pembangunan di tingkat desa. Kami di DPRD akan menyisir ulang agar program-program prioritas warga tidak terhenti begitu saja,” tegas politisi PKB tersebut.

Selain Bankeu Desa, penyesuaian anggaran juga terjadi pada belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi. Anggaran pada sektor tersebut berkurang hampir 25 persen atau sekitar Rp125,47 miliar.

Sementara itu, terdapat sejumlah pos belanja yang justru mengalami peningkatan. Belanja Barang dan Jasa, misalnya, dirancang naik Rp120,94 miliar menjadi Rp1,519 triliun.

Berbanding terbalik dengan pos tersebut, Belanja Pegawai mengalami penurunan cukup besar. Anggarannya berkurang Rp432,79 miliar atau sekitar 20,2 persen.

Perubahan komposisi belanja tersebut menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro. Abdulloh Umar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan secara terbuka asumsi yang mendasari perubahan anggaran tersebut.

Menurut dia, rasionalisasi anggaran tetap harus memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik serta pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Defisit Turun 73,4 Persen

Di sisi pembiayaan, penyesuaian belanja turut berdampak terhadap defisit APBD. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memproyeksikan defisit turun 73,4 persen menjadi Rp513,60 miliar.

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga mengalami penurunan signifikan. Jika pada sebelumnya mencapai Rp1,946 triliun, dalam rancangan KUA-PPAS 2027 angkanya diproyeksikan menjadi Rp713,60 miliar.

Dengan postur tersebut, rancangan KUA-PPAS 2027 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah menyesuaikan belanja dengan kemampuan fiskal yang tersedia.

Pembahasan selanjutnya akan dilakukan DPRD melalui komisi dan Banggar. DPRD memastikan proses tersebut diarahkan untuk mengawal rancangan anggaran sebesar Rp4,996 triliun agar tetap mampu membiayai program prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bojonegoro.

Editor : Arika Hutama