Bupati Bojonegoro Luncurkan GASPOL, ASN Ditarget Konsumsi 15 Kg Beras Lokal per Bulan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendorong penguatan ketahanan pangan dengan mengajak aparatur sipil negara (ASN) menjadi pelopor konsumsi produk pangan lokal.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Gerakan ASN Pelopor Pangan (GASPOL), yang secara resmi disosialisasikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam acara soft launching beras lokal di Ruang Angling Dharma, Rabu (19/8/2026).

Program GASPOL berfokus pada pemanfaatan beras premium produksi lokal yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. 

Gerakan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian pangan sekaligus memperkuat perekonomian petani dan pelaku usaha penggilingan padi di daerah.

Setyo Wahono mengatakan, kemandirian pangan harus dimulai dari lingkungan pemerintahan. Karena itu, ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) didorong menjadi contoh dalam mencintai dan menggunakan produk pangan lokal.

"Semangat kita untuk membangun kemandirian daerah itu mulai dibangun, dan yang menjadi contoh pertama adalah para ASN, saya minta tolong komitmen dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi contoh dan bersama-sama bagaimana kita cinta produk Bojonegoro," ujar Bupati Setyo Wahono dalam sambutannya.

Menurut Wahono, program tersebut bukan sekadar aktivitas jual-beli beras. Lebih dari itu, GASPOL menjadi bagian dari upaya hilirisasi hasil pertanian agar nilai ekonomi yang dihasilkan dapat tetap berada di Bojonegoro.

Bojonegoro diketahui merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Jawa Timur. Namun, hasil panen berupa gabah selama ini masih kerap dikirim ke luar daerah sebelum akhirnya kembali masuk ke Bojonegoro dalam bentuk beras.

Kondisi tersebut dinilai membuat masyarakat harus menanggung tambahan biaya distribusi. Melalui hilirisasi, pemerintah daerah ingin mendorong agar gabah petani dapat diolah dan dipasarkan di dalam daerah.

"Konsep yang diusung oleh BUMD Pangan adalah social entrepreneur. Ini sebagai awal yang baik untuk menjaga dan membangun kemandirian hasil produk yang ada di Bojonegoro" tambah Bupati.

Jaga Harga Gabah hingga Beras Terjangkau

Dalam pelaksanaannya, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri akan menggandeng pengusaha penggilingan padi lokal yang tergabung dalam PERPADI. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menyerap gabah petani dengan harga yang tetap terjaga.

Selain menjaga pasar hasil panen petani, program GASPOL menawarkan beras premium produksi lokal dengan harga yang relatif terjangkau.

Beras dengan merek "Rajekwesi" tersebut ditawarkan kepada ASN dengan harga Rp14.800 per kilogram. Harga itu disebut berada di bawah harga pasar dan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

Bupati juga mengingatkan pengelola BUMD agar tidak hanya berfokus pada harga. Kualitas produk menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program GASPOL.

"Semuanya itu akan jalan jika BUMD Pangan bisa menjaga kualitas dan harganya kompetitif," pesan Bupati.

ASN Ditarget Konsumsi 15 Kilogram per Bulan

Sebagai tahap awal atau pra-launching, Bupati menginstruksikan ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Bojonegoro mulai mengonsumsi beras produksi lokal tersebut pada September 2026.

Setiap ASN dan PPPK ditargetkan mengonsumsi sedikitnya 15 kilogram beras lokal per bulan.

Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan pasar bagi produk beras lokal, tetapi juga memberikan dampak berantai terhadap petani, pengusaha penggilingan, hingga sektor ekonomi lainnya.

Melalui GASPOL, Pemkab Bojonegoro ingin membangun pola konsumsi yang berpihak pada produk daerah. Gerakan itu sekaligus diharapkan menjadi pemantik penguatan ekonomi lokal dan memperkuat posisi Bojonegoro sebagai daerah penghasil pangan.

Pemerintah daerah menargetkan gerakan tersebut dapat berkembang menjadi ekosistem pangan yang mampu memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian sekaligus mendukung kemandirian pangan daerah.

Editor : Dedi Mahdi