APBD Bojonegoro Menurun, BI Dorong Integrasi GEDSI dalam Pembangunan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Bojonegoro Institute mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengintegrasikan perspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam seluruh tahapan pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan belanja daerah yang semakin terbatas dapat memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat.

Direktur Bojonegoro Institute, Aw Saiful Huda, mengatakan tekanan fiskal yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah tidak cukup hanya melakukan penghematan, tetapi juga perlu memastikan setiap program memiliki sasaran dan dampak yang jelas.

Hal itu disampaikan Awe, sapaan akrabnya, dalam Forum Kajian Pembangunan Daerah (FKPD) bertema “Diseminasi Kertas Kebijakan: Revitalisasi PUG untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Manusia dan Transisi Berkeadilan di Kabupaten Bojonegoro”, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro tersebut dihadiri perwakilan perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Forum ini didukung Ford Foundation dan Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kementerian Dalam Negeri.

Awe menilai, pembangunan Bojonegoro menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan secara terukur. Di antaranya kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih relatif tinggi, ketergantungan ekonomi terhadap sektor minyak dan gas bumi (migas), serta penurunan kapasitas fiskal daerah.

Kondisi tersebut diperberat oleh berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat penurunan produksi migas dan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.

“Penurunan APBD merupakan keniscayaan. Cadangan migas di daerah semakin menipis, sementara selama ini pendapatan daerah sangat bergantung pada penerimaan DBH migas. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai membangun pola pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” jelas Awe.

Menurut dia, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Program yang dibiayai APBD harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan akar persoalan, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesejahteraan.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar mempertahankan kegiatan rutin tanpa mengevaluasi manfaatnya bagi masyarakat. Kelompok miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya perlu mendapatkan perhatian lebih dalam penentuan sasaran pembangunan.

“Program dan kegiatan harus dirancang berdasarkan analisis kebutuhan dan akar persoalan, bukan sekadar mengulang kegiatan rutin. Prioritas intervensi juga harus diarahkan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Bojonegoro Institute memandang Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan perspektif GEDSI sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.

Melalui pendekatan GEDSI, perangkat daerah dapat mengidentifikasi kesenjangan, memahami akar persoalan, menentukan prioritas program, menyusun alokasi anggaran, hingga menetapkan kelompok sasaran dan wilayah intervensi secara lebih tepat.

Pendekatan ini juga diharapkan mengubah orientasi keberhasilan pembangunan. Penilaian tidak hanya didasarkan pada besarnya serapan anggaran atau jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga pada pemerataan penerima manfaat dan kemampuan program mengurangi kesenjangan sosial.

“Ketika anggaran semakin terbatas, pemerintah tidak boleh salah menentukan prioritas. Pengarusutamaan GEDSI membantu Perangkat Daerah memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan,” tegasnya.

Awe menambahkan, PUG tidak seharusnya dipahami sebatas persoalan perempuan atau kewajiban administratif dalam penyusunan anggaran responsif gender. Lebih dari itu, PUG harus menjadi strategi pembangunan yang terintegrasi dalam seluruh siklus kebijakan pemerintah daerah.

Revitalisasi PUG di Bojonegoro, lanjut dia, perlu mencakup integrasi GEDSI dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan. Seluruh tahapan tersebut harus saling terhubung agar menghasilkan kebijakan yang responsif dan inklusif.

“PUG bukan sekadar dokumen administrasi. PUG adalah strategi pembangunan sekaligus seperangkat instrumen analisis untuk membantu pemerintah memahami kebutuhan yang berbeda, menemukan akar permasalahan, dan merancang intervensi yang tepat. Tujuannya agar setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan jawaban atas persoalan masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban birokrasi,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bojonegoro Institute mendorong penguatan komitmen pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat daerah, penyediaan data terpilah, serta penguatan koordinasi dan kelembagaan PUG.

Perhatian khusus juga diarahkan pada pemanfaatan DBH migas agar alokasi anggarannya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi turut memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang selama ini rentan tertinggal.

“Kami mendorong Perangkat Daerah mengintegrasikan perspektif dan analisis GEDSI dalam merancang desain program dan kegiatan pembangunan, terutama yang bersumber dari DBH migas. Dengan demikian, kekayaan migas dapat memberikan manfaat yang lebih adil bagi seluruh masyarakat sekaligus mendorong transisi berkeadilan di Bojonegoro,” pungkas Awe.

Editor: Arika Hutama