JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menyinggung pengelolaan dana pensiun BUMN yang menurutnya rawan diselewengkan. Dia ingin dana pensiun perusahaan pelat merah dikelola secara transparan dan profesional.
Erick mengaku khawatir kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri terjadi di BUMN lainnya.
"Yang kita inginkan bahwa para pensiunan ini mendapat kepastian, tetapi pengelolaannya harus profesional. Karena kembali sama kasusnya dengan Jiwasraya-Asabri adalah penempatan investasi yang tentu ini tak punya standar sehingga bisa terjadi, masih bilang bisa, kita gak boleh menduga-duga, bisa terjadi tentu penyelewengan," ujar Erick dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR, Senin (5/12/2022).
Erick menginginkan agar direksi menjadikan pengelolaan dana pensiun di Singapura dan Kanada menjadi tolok ukur mengelola dana pensiun BUMN.
"Karena ini total potensi yang luar biasa, dan mumpung kita punya waktu untuk penyelesaian, benchmarking yang ada di Jiwasraya Asabri ataupun ini yang kita lanjutkan benchmarking yang sudah kita lakukan dengan Singapura dan juga Kanada," ucapnya.
Selain itu, dia berpesan kepada jajaran direksi BUMN untuk selalu memantau pengelolaan dana pensiun di masing-masing BUMN. Jika terdapat penyelewengan, maka direksi bisa langsung menindak tegas.
"Inilah kenapa kita sudah mengkonsolidasi, memanggil seluruh direksi kita bilang, kalau ini ada temuan hal yang lain-lain ya pasti kita akan tindak keras seperti yang kita lakukan di Asabri-Jiwasraya," tuturnya.
Menurutnya, ada 65 persen dana pensiun BUMN yang harus dapat perhatian khusus. Sementara, 35 persen dana pensiun masih dikategorikan sehat dalam pengelolaannya.
"Karena kan ini seusia aturan masing-masing BUMN boleh punya dana pensiun sendiri. Dan ini yang saya rasa mengkhawatirkan, kalau deteksi awal, ini tidak menakut-nakuti, tapi 35 persen yang sehat, 65 persen harus ada perhatian khusus. Nah perhatian khusus dulu," kata dia.
Editor : Prayudianto
Artikel Terkait
