Bojonegoro.iNews.id – Kabupaten Bojonegoro kembali mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Indonesia. Untuk tahun anggaran 2025, Bojonegoro mengelola APBD sebesar Rp7,9 triliun, hanya berada satu tingkat di bawah Kota Surabaya di lingkup Provinsi Jawa Timur.
Sebagai perbandingan, APBD Surabaya tahun ini dipatok sebesar Rp12 triliun. Sementara itu, Bojonegoro unggul jauh dibandingkan kabupaten tetangganya, seperti Tuban (Rp3,4 triliun), Lamongan (Rp3,2 triliun), dan Blora (Rp2,8 triliun).
Secara nasional, Bojonegoro menempati peringkat ketiga kabupaten dengan APBD terbesar, hanya kalah dari Kabupaten Bojonegoro dan Kutai Kartanegara. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2024 yang mencapai Rp8,2 triliun, kekuatan fiskal Bojonegoro tetap impresif.
Sumber Dana: Migas Masih Jadi Penopang Utama
Data di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, bahwa dana terbesar dalam struktur APBD Bojonegoro bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi. Tahun 2025 ini, pagu DBH yang ditetapkan untuk Bojonegoro mencapai Rp2,9 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,9 triliun berasal dari industrialisasi minyak dan gas, terutama dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), yang terletak di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.
"Hingga 30 Mei 2025, realisasi penerimaan DBH sudah mencapai lebih dari Rp1 triliun dan telah ditransfer ke kas daerah," ungkap Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno, dalam keterangan resminya.
Selain itu, Bojonegoro juga menerima DBH dari sektor pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor migas sebesar Rp819 miliar.
Dana Transfer Lain dan Pendapatan Asli Daerah
Selain DBH, Bojonegoro juga menerima Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari sumber lain, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp995 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik sebesar Rp425 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro juga cukup signifikan. Tahun ini, target PAD dipatok sebesar Rp1,1 triliun—menunjukkan bahwa selain bergantung pada migas, daerah ini juga mulai mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Dengan komposisi pendapatan yang kuat, Bojonegoro memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program-program strategis lainnya.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
