JAKARTA, iNewsBojonegoro.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam merespons gelombang demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu.
Salah satu langkah cepat yang diambil Presiden adalah merombak jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk mengganti beberapa posisi strategis. Sorotan utama publik tertuju pada pencopotan Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan, yang kini dijabat oleh ekonom Purbaya Yudhi Sadewa.
“Mantap, dua jempol,” kata Mahfud saat menjadi tamu dalam siniar YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Kamis, 11 September 2025. Ia menilai reshuffle tersebut sebagai respons positif terhadap keresahan masyarakat.
Menurut Mahfud, demonstrasi yang terjadi sebelumnya merupakan hasil akumulasi dari ketidakpuasan publik akibat kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mendengar aspirasi rakyat. Ia menegaskan bahwa perubahan di kabinet merupakan langkah awal yang penting.
“Begitu kerusuhan luar biasa terjadi di mana-mana, kita berteriak karena merasa tidak pernah didengar,” ujar Mahfud.
Prediksi Reshuffle Lanjutan pada Oktober
Mahfud menyebut penyelesaian persoalan sosial-politik harus dilakukan dalam dua tahap: langkah cepat (quick win) dan langkah jangka menengah-panjang. Ia memuji tindakan cepat Presiden yang menurunkan aparat keamanan dan menstabilkan situasi hanya dalam hitungan hari.
Namun, ia menilai reshuffle kabinet yang sudah dilakukan masih bersifat awal dan belum menyentuh semua aspek. Ia bahkan memprediksi akan ada reshuffle lanjutan pada bulan Oktober 2025.
“Mungkin Oktober nanti ada reshuffle lagi. Karena masih banyak pejabat yang belum memenuhi syarat kompetensi maupun integritas. Ini negara, bukan warung kopi,” tegas Mahfud.
Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut, beberapa pejabat dinilai bermasalah secara profesional maupun politis, bahkan ada yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum.
Dorongan Reformasi Politik
Dalam diskusi yang sama, Mahfud juga menyampaikan pentingnya reformasi politik sebagai agenda jangka panjang pemerintah. Ia menyebut beberapa undang-undang yang perlu direvisi, seperti UU Pemilu, UU DPR, serta mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Rencana awal RUU Perampasan Aset itu dibahas tahun 2026, tapi sekarang didorong untuk selesai tahun ini. Itu langkah bagus,” ungkapnya. Mahfud menambahkan, draf RUU tersebut sebenarnya sudah selesai sejak 2018, namun mandek di DPR.
Aspirasi Publik Harus Direspons Negara
Dalam kesempatan itu, Denny Sumargo selaku host menilai gelombang demonstrasi membawa dampak positif karena mendorong pemerintah untuk bergerak cepat. Mahfud sepakat, dan menegaskan bahwa protes publik adalah bagian penting dari demokrasi.
“Itulah pentingnya masyarakat menyampaikan aspirasi. Ada protes, ada yang menanggapi, dan negara berjalan. Sekarang demonstrasi sudah mulai normal,” pungkasnya.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
