JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menyoroti masih tingginya aktivitas impor kedelai yang dilakukan pemerintah. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia sangat bergantung pada produk olahan kedelai seperti tempe dan tahu.
Hal tersebut disampaikan Titiek dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Kementerian Pertanian (Kementan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
DPR Ingatkan Kedelai Jadi Komoditas Prioritas
Di hadapan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Titiek menegaskan bahwa kedelai seharusnya masuk dalam daftar komoditas prioritas nasional.
“Kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai jadi prioritas,” ujarnya.
Ia mengungkapkan kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,9 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 300–400 ribu ton. Akibatnya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton kedelai per tahun.
“Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan,” tegasnya.
Apresiasi untuk Kementan, Tapi Minta Swasembada Kedelai
Titiek juga mengapresiasi capaian Kementan yang berhasil mempertahankan swasembada beras dan jagung. Namun menurutnya, upaya tersebut belum cukup jika kebutuhan kedelai nasional masih sangat bergantung pada impor.
“Tolong ke depan juga swasembada kedelai,” kata putri keempat Presiden Soeharto itu.
Pajale Diminta Dihidupkan Kembali
Titiek turut mengingatkan pemerintah untuk kembali mengaktifkan program Pajale (Padi, Jagung, Kedelai) yang sebelumnya menjadi fokus produksi pangan nasional. Menurutnya, program tersebut perlu dihidupkan kembali agar impor kedelai dapat ditekan.
“Malu, Pak. Kita makan tempe tahu, tapi impor kedelai 2,6 juta ton,” ujarnya.
Mentan Amran: Sudah Ada Program Penanaman Kedelai
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa Kementan sudah menyiapkan program penanaman kedelai skala besar.
“Ada rancangan, Bu. Kami sudah ratas dua kali. Program lahan yang akan ditanami sangat luas, nanti kami laporkan setelah anggaran fix, sudah 60–70 persen,” kata Amran.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah ahli kedelai juga sudah dilibatkan dalam pembahasan teknis.
“Semua yang mengaku jago, saya biayai. Kami kasih 1.300 hektare, jadi jangan omon-omon,” tegasnya.
Amran juga menyebut Presiden Prabowo telah menyetujui program tersebut.
Penanaman Kedelai di Lahan Sitaan Negara
Sebelumnya, Presiden Prabowo memberi instruksi agar Kementan memanfaatkan lahan sitaan negara seluas 1.000 hektare untuk penanaman kedelai. Lahan tersebut awalnya direncanakan untuk perkebunan sawit.
Pemerintah berharap langkah ini dapat menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai secara bertahap.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
