BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,94 persen pada tahun 2026. Target tersebut setara dengan pengurangan 4.310 kepala keluarga (KK) atau sekitar 11.854 jiwa, sehingga tingkat kemiskinan Bojonegoro diharapkan turun menjadi 10,55 persen.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 angka kemiskinan di Bojonegoro tercatat sebesar 11,49 persen atau sekitar 144.900 jiwa. Dengan target penurunan tersebut, jumlah penduduk miskin pada 2026 diproyeksikan berkurang menjadi 133.046 jiwa.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemkab Bojonegoro terus memperkuat pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Data ini memuat kondisi sosial ekonomi penduduk dan telah dipadankan dengan sejumlah sumber data nasional, seperti DTKS, P3KE, dan REGSOSEK.
“Basis data ini digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional serta memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Agus, dikutip Bojonegoro.iNews.id dari laman pemkab, minggu (1/2/26).
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bojonegoro melakukan percepatan pemutakhiran DTSEN bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan pelatihan petugas pendataan di seluruh wilayah desa dan kelurahan.
Pemutakhiran data berlangsung di 430 desa dan kelurahan, dengan jadwal pelaksanaan mulai 14 Januari hingga 16 Februari 2026. Kegiatan ini melibatkan 28 camat sebagai koordinator kecamatan, 430 koordinator desa/kelurahan, serta 2.580 petugas pencacah data lapangan.
Dalam proses survei, para petugas melakukan pendataan langsung dengan memotret kondisi riil sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan. Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah menggunakan metode statistik agar dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data tersebut akan menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan dan perumusan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro,” jelas Agus.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemkab Bojonegoro optimistis target penurunan angka kemiskinan tahun 2026 dapat tercapai melalui sinergi lintas sektor serta dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama seluruh dinas dan badan, baik melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan kesejahteraan sosial,” pungkasnya.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
