BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2027 diproyeksikan menyusut sekitar Rp1,25 triliun dibandingkan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk lebih memprioritaskan kualitas pelaksanaan program daripada besarnya nilai anggaran.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri, mengatakan kemampuan riil APBD Bojonegoro sebenarnya berada di kisaran Rp5 triliun. Selama ini, besarnya APBD lebih banyak ditopang oleh sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang setiap tahun nilainya mencapai lebih dari Rp2 triliun.
“Sebenarnya kekuatan APBD Bojonegoro memang di kisaran itu, terlihat besar itu karena ketambahan Silpa selalu di atas Rp 2 triliun. ” ujarnya, Selasa (21/7).
Dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), lanjut Lasuri, P-APBD 2026 mengalami kenaikan pada sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan daerah bertambah sekitar Rp15 miliar, sementara belanja meningkat sekitar Rp150 miliar sehingga total APBD naik dari Rp6,31 triliun menjadi Rp6,45 triliun.
Ia menjelaskan, tambahan belanja tersebut berasal dari pemanfaatan Silpa APBD 2025. Anggaran itu antara lain dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) serta penambahan anggaran Program Domba Kesejahteraan.
Meski pendapatan daerah pada 2027 diperkirakan masih meningkat sekitar Rp100 miliar, pagu APBD justru diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp5,19 triliun atau berkurang sekitar Rp1,25 triliun dibandingkan P-APBD 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro, Mitroatin, menekankan bahwa pembahasan RKPD tidak boleh hanya berfokus pada besarnya anggaran. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan setiap program mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harus betul-betul menyasar kebutuhan masyarakat. Yang diharapkan bukan sekadar anggaran besar, tetapi hasil pembangunan dan pelayanan yang dirasakan langsung,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga menilai sejumlah program prioritas kepala daerah masih perlu disempurnakan. Salah satunya Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri).
Menurutnya, pemberian subsidi pakan belum cukup apabila tidak dibarengi dengan pendampingan sehingga penerima manfaat benar-benar mampu mandiri secara ekonomi.
Mitroatin mengingatkan agar kualitas pelaksanaan program menjadi perhatian utama sejak tahap perencanaan. Ia menilai tingginya serapan anggaran tidak akan memiliki arti apabila manfaat pembangunan belum dirasakan masyarakat secara optimal.
“Mumpung masih dalam tahap perencanaan RKPD, kualitas program harus benar-benar diperhatikan,” pungkasnya.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
