DPRD Bojonegoro Apresiasi Kinerja APBD 2025, Soroti Realisasi Belanja dan SILPA Rp2,07 Triliun

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 

Namun, di balik capaian tersebut, DPRD juga menyoroti sejumlah catatan penting, terutama terkait rendahnya realisasi belanja daerah dan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Baca Juga

384 Ribu Keluarga Masuk Data Anomali, DPRD Bojonegoro Desak DTSEN Segera Dituntaskan

Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 12 tahun berturut-turut.

DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025. Pendapatan daerah mampu melampaui target, PAD tumbuh cukup baik, dan Bojonegoro kembali meraih opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. 

"Ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik,” kata Abdullah Umar usai rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026).

Baca Juga

Usai Diresmikan Presiden Prabowo, KDMP di Bojonegoro Ini Masih Tutup

Berdasarkan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, pendapatan daerah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari target pendapatan sebesar Rp5,85 triliun, realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp6,47 triliun atau setara 110,51 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp1,06 triliun terealisasi Rp1,14 triliun atau 107,77 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, PAD meningkat sekitar Rp202 miliar atau 21,48 persen.

Dalam nota pengantarnya, Setyo Wahono menilai capaian tersebut menjadi indikator positif pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, Pemkab Bojonegoro kembali mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan daerah selama 12 tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2014.

Baca Juga

Terima DBH Minyak Rp229 Miliar, DPRD Bojonegoro Ingatkan Pemkab Bijak Kelola Anggaran

"Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah selama 12 tahun berturut-turut, mulai Tahun Anggaran 2014 sampai Tahun Anggaran 2025,” tulis Setyo Wahono dalam nota pengantarnya.

Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya terkait besarnya SILPA yang tercatat mencapai Rp2,07 triliun pada akhir tahun anggaran 2025.

Menurut Abdullah Umar, tingginya SILPA memang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal. Namun, kondisi tersebut juga mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program pembangunan.

Baca Juga

Dinkes Bojonegoro: 23 SPPG Tak Kantongi Sertifikat SLHS Namun Masih Beroperasi

“Tingginya Silpa menunjukkan kehati-hatian fiskal. Tetapi di sisi lain, ini juga menjadi catatan bahwa masih ada program pembangunan yang belum berjalan optimal. APBD tidak boleh hanya sukses di atas kertas, tetapi juga harus sukses dirasakan rakyat,” ujarnya.

Data dalam dokumen pertanggungjawaban APBD menunjukkan realisasi belanja daerah mencapai Rp6,42 triliun atau 81,50 persen dari total anggaran sebesar Rp7,87 triliun. Sementara belanja modal hanya terealisasi Rp1,18 triliun atau 70,98 persen dari pagu yang tersedia.

Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa sekitar Rp1,97 triliun dari total SILPA berasal dari pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja selama tahun 2025.

Baca Juga

DPRD Bojonegoro Panggil Seluruh Kepala SPPG, Bahas Menu MBG yang Dikeluhkan Masyarakat

Abdullah Umar menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pihak DPRD memastikan bahwa APBD tidak hanya sehat secara administrasi, tetapi juga efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. 

"DPRD akan mengawal agar setiap program dan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” tambah Umar.

Sementara itu, Setyo Wahono mengakui masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dia menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu kami benahi ke depan. Karena tidak mungkin segala permasalahan daerah yang ada dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat. 

"Semua memerlukan proses dan tahapan, dengan menyesuaikan kapasitas penganggaran yang ada,” tulisnya dalam nota pengantar tersebut.

Editor : Arika Hutama