BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 5,1 triliun, dengan alokasi belanja daerah diperkirakan mencapai Rp 4,9 triliun. Langkah ini diambil sebagai respons atas tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, sekaligus upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pengintegrasian program-program prioritas.
Guna mematangkan arah kebijakan anggaran tersebut, Pemkab Bojonegoro menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro pada Kamis (16/7/2026). Pertemuan ini melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan rancangan RKPD Tahun 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menjelaskan bahwa dinamika postur anggaran daerah selama beberapa tahun terakhir memang menunjukkan tren penurunan. Kendati demikian, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tidak mengorbankan alokasi program-program mendasar bagi masyarakat.
"Meskipun nilai APBD dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren menurun, Pemkab Bojonegoro tetap fokus pada lima prioritas tematik pembangunan," ujar Helmy.
Adapun lima fokus prioritas pembangunan daerah tersebut meliputi:
Penurunan angka kemiskinan
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pendorongan pertumbuhan ekonomi daerah
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Peningkatan konektivitas wilayah serta penanganan kebencanaan
Helmy menambahkan, seluruh program daerah ini dirancang secara terintegrasi agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Program Prioritas Nasional "Asta Cita".
Sektor Pertanian Jadi Tumpuan Ekonomi
Di tengah dinamika makroekonomi, sektor perekonomian Bojonegoro menunjukkan pergeseran positif. Meskipun sektor pertambangan mengalami koreksi sebesar -8,78 persen, sektor pertanian justru mencatatkan pertumbuhan signifikan hingga 11,38 persen (year-on-year) pada triwulan I tahun 2026.
Capaian ini menjadi landasan optimisme Pemkab Bojonegoro untuk terus mengawal ketat prioritas masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan agar dampaknya dirasakan langsung oleh warga.
Jaminan Belanja Wajib Masyarakat
Dalam proyeksi APBD 2027, Pemkab Bojonegoro memastikan belanja wajib (mandatory spending) yang mengikat dan berbasis kemasyarakatan tetap teralokasikan dengan aman. Beberapa program perlindungan sosial dan kesejahteraan yang terus dikawal antara lain:
Jaminan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Universal Health Coverage (UHC).
Program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat seperti Program Gayatri dan Domba Kesejahteraan.
Alokasi beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa daerah.
Refleksi Postur APBD Kabupaten Bojonegoro (2024–2027)
Penurunan postur anggaran daerah dalam kurun empat tahun terakhir menggambarkan pentingnya efisiensi belanja dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD):
-Postur APBD Tahun Anggaran 2024 : Rp 8,2 triliun
-Postur APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7,8 triliun
-Postur APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,4 triliun
- Postur APBD Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan Rp 5,1 Triliun
Dengan pengawasan ketat dari DPRD dan komitmen seluruh OPD, Pemkab Bojonegoro optimistis dapat menjaga efektivitas penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat luas di tengah keterbatasan fiskal.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
