BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran Rp426 miliar untuk belanja pegawai dan operasional satuan TNI baru di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada tahun 2026.
Satuan TNI yang baru itu diantaranya Batalyon Infantri (Yonif) dan brigade infanteri (brigif) yang berada di Kecamatan Temayang, Bojonegoro.
Anggaran tersebut disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Wilayah kerja KPPN Bojonegoro mencakup Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan.
Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan, hingga Agustus 2026, realisasi anggaran Kementerian Pertahanan di wilayah tersebut telah mencapai Rp216 miliar.
"Anggaran itu (Rp426 miliar) hanya untuk belanja pegawai dan operasional. Sedangkan untuk pembangunan gedung, dibayar langsung dari Jakarta," kata Teguh dalam keterangan tertulis yang disampaikan.
Dengan realisasi sekitar Rp216 miliar, penyerapan anggaran Kementerian Pertahanan hingga Agustus 2026 mencapai kurang lebih 50 persen dari total pagu Rp426 miliar.
Anggaran TNI Lebih Besar dari Kepolisian
Alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan operasional satuan TNI di Bojonegoro tersebut (tidak termasuk Kodim, karena tidak melalui KPPN) tercatat lebih besar dibandingkan anggaran kepolisian yang disalurkan KPPN Bojonegoro.
Berdasarkan data KPPN Bojonegoro, anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada 2026 mencapai Rp274 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi wilayah Bojonegoro dan Lamongan.
Hingga Agustus 2026, realisasi anggaran Polri telah mencapai Rp188 miliar atau sekitar 69 persen dari total pagu.
"Anggaran untuk Kepolisian RI sudah terealisasi Rp188 miliar untuk dua kabupaten, atau terserap 69 persen dari pagu," ujar Teguh.
Selain Kementerian Pertahanan dan Polri, KPPN Bojonegoro juga menyalurkan anggaran untuk membiayai gaji dan operasional sejumlah kementerian serta lembaga negara vertikal.
Lembaga tersebut merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, antara lain Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya.
Rincian alokasi dan realisasi anggaran masing-masing kementerian dan lembaga tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
