BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menaruh perhatian serius terhadap keakuratan dan validitas data penerima bantuan sosial (bansos) sebagai dasar penyaluran yang tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang diikuti 1.051 peserta ini mengangkat dua fokus utama, yakni peningkatan akurasi data bansos serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di tingkat desa. Bimtek dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (24/4/2026).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam arahannya menegaskan bahwa sumber utama data kemiskinan berasal dari desa. Ia menekankan pentingnya integritas aparatur desa dalam menyajikan data yang valid dan objektif.
"Data harus berdasarkan kriteria yang nyata, bukan berdasarkan suka atau tidak suka (like and dislike), apalagi hubungan kekerabatan. Tanggung jawab bapak dan ibu sekalian tidak hanya di dunia, tapi hingga akhirat," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan utama dalam penyaluran bansos meliputi ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Melalui pelatihan ini, pemerintah berharap aparatur desa mampu bekerja lebih profesional, responsif, dan berintegritas, khususnya dalam proses verifikasi lapangan guna meminimalisir kesalahan data.
Selain isu sosial, Bupati juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan di tengah pembangunan daerah yang terus berkembang. Ia mengingatkan agar pembangunan fisik tidak mengorbankan kelestarian alam.
"Pembangunan harus terus tumbuh (growing), tapi kelestarian alam tetap dijaga. Jangan menebang pohon sembarangan dan kelola sampah dengan baik. Kita harus melindungi sumber daya alam untuk anak cucu kita," pesannya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memaparkan berbagai tantangan global yang turut berdampak pada daerah, mulai dari perubahan iklim, persaingan kecerdasan buatan (AI), hingga ketahanan energi.
Dalam konteks target pembangunan tahun 2026, ia menyoroti sejumlah prioritas, di antaranya akses listrik merata, wajib belajar bagi seluruh anak, eliminasi TBC, perbaikan kualitas rumah, serta pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) untuk mengurai kemacetan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita juga harus waspada terhadap puncak kemarau ekstrem pada Agustus-September. Persiapan harus dilakukan sejak April-Mei ini, terutama untuk pengaturan pola tanam padi," tambahnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Djoko Lukito, menjelaskan bahwa peserta bimtek merupakan alumni program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa jenjang S1 hasil kerja sama Pemkab Bojonegoro tahun 2021–2022.
"Mereka adalah investasi SDM kita. Kami berharap para alumni RPL ini menyumbangkan pemikiran profesional mereka untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kusnandaka Tjatur, menambahkan bahwa pembaruan data akan dilakukan secara berkala, minimal setiap enam bulan sekali, sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas data.
"Jika angka data berubah (berkurang), itu artinya program intervensi kita berhasil," pungkasnya.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
