BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, memasuki tahun pertama pelaksanaan.
Evaluasi pun mengemuka, salah satunya dari Komisi B DPRD Bojonegoro yang menggelar rapat kerja bersama Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Senin (4/5/2026).
Komisi B merekomendasikan agar pemerintah kabupaten mempertimbangkan pembangunan pabrik pakan ternak. Langkah ini dinilai penting untuk menekan biaya produksi sekaligus menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak.
“Pembuatan pakan ternak ini untuk mengatasi tingginya harga, serta rendahnya harga jual telur yang berdampak pada keberlanjutan usaha peternak,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri.
Selain persoalan biaya produksi, DPRD juga menyoroti skema pendampingan program di lapangan. Komisi B meminta agar tanggung jawab pendampingan tidak dibebankan kepada pemerintah desa, mengingat keterbatasan anggaran desa (ADD) pada 2026.
“Jika desa yang ditunjuk, gaji pendamping diambil dari mana? Sementara ADD saat ini terbatas. Program ini berjalan sendiri, sehingga sangat rawan penyelewengan” tegas Lasuri.
Pada 2025, Pemkab Bojonegoro diketahui telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp89 miliar untuk 5.400 keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, belum optimalnya sistem pendampingan dinilai berpotensi memunculkan persoalan baru di tingkat pelaksanaan.
“Saya dengar media sosial muncul informasi adanya KPM yang menjual kandang dan ayam bantuan. Ini harus segera dicarikan solusi agar tujuan program untuk pengentasan kemiskinan dapat tercapai,” tandas Lasuri.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Disnakkan Bojonegoro, Elfia Nuraini, menyatakan bahwa masukan DPRD menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Ia mengakui adanya sebagian kecil KPM yang tidak mampu melanjutkan program hingga menjual bantuan yang diterima. Namun, jumlahnya disebut relatif kecil.
“Memang ada beberapa KPM yang menjual kandang dan ayamnya karena tidak sanggup, tapi kalau dihitung persentasenya hanya sekitar satu persen saja,” tuturnya.
Terkait turunnya harga telur, Elfia menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi faktor musiman. Pada bulan Selo, jumlah kegiatan hajatan seperti pernikahan cenderung menurun sehingga berdampak pada permintaan telur.
Sebagai upaya menjaga stabilitas harga, Pemkab Bojonegoro telah menerbitkan surat edaran yang mendorong satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk menyerap telur dari program Gayatri dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) juga diimbau untuk membeli telur.
“Edaran untuk pembelian telur tersebut, untukmenjaga stabilitas harga,” tandas Elfia.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
