BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro melalui Komisi C memanggil seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bojonegoro dalam rapat dengar pendapat yang digelar Rabu sore (4/3/2026).
Sebanyak 123 kepala SPPG hadir dalam pertemuan di ruang rapat Komisi C tersebut. Agenda ini digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai keluhan masyarakat mengenai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang muncul sejak awal Ramadan.
Selain para kepala SPPG, rapat juga dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, pengawas SPPG, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Bojonegoro, serta sejumlah anggota Komisi C DPRD Bojonegoro.
DPRD Soroti Standar Menu MBG
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar. Ia menyayangkan munculnya kegaduhan terkait menu MBG yang dinilai tidak sesuai standar hingga menjadi perbincangan luas di media sosial.
Menurutnya, ditemukan sejumlah persoalan mulai dari ketidaksesuaian harga hingga menu makanan yang dipertanyakan kelayakannya.
“Ditemukan soal harga yang tidak sesuai, seperti kacang, Yakult saja. Ada juga roti yang tidak memiliki izin Depkes. Menu yang tidak layak ini tentu menjadi perhatian bersama agar tidak melebar ke mana-mana,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut berharap standar menu dalam program MBG dapat diseragamkan, bukan dari bentuknya tetapi dari standar komposisinya.
Ia mencontohkan jenis menu seperti apel, jambu, atau kacang-kacangan yang bisa dijadikan pilihan seragam agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan antar penyedia.
“Standarnya yang harus sama. Kalau tidak begitu, akan ada indikasi kecurangan meskipun jenis makanannya berbeda,” katanya.
Warga Diminta Tak Takut Kritik Program MBG
Abdullah Umar juga menegaskan masyarakat tidak perlu takut menyampaikan kritik jika menemukan menu MBG yang tidak sesuai ketentuan.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari pengawasan publik agar program tersebut berjalan sesuai tujuan.
“Seluruh masyarakat berhak menyampaikan saran dan kritik sepanjang yang disampaikan sesuai fakta dan tidak mengada-ada,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan warga tidak perlu khawatir jika menemukan menu yang dianggap tidak memenuhi standar.
“Tidak perlu takut, sepanjang yang disampaikan sesuai keadaan sebenarnya,” tambahnya.
Ahli Gizi Soroti Komposisi Menu
Sementara itu, Ketua Persagi Bojonegoro, Erni Ernawati, menekankan bahwa setiap dapur SPPG seharusnya mampu menyediakan menu dengan komposisi gizi seimbang.
Komposisi tersebut minimal mencakup sumber karbohidrat sebagai makanan pokok, protein hewani seperti ayam atau olahan ikan, serta protein nabati.
“Yang kami amati, hampir setiap hari hanya telur rebus sebagai sumber protein. Harus ada variasi seperti ayam atau ikan, serta pengganti protein nabati seperti kacang-kacangan,” jelasnya.
Selain komposisi gizi, Persagi juga menyoroti aspek keamanan pangan. Makanan basah, menurutnya, umumnya hanya mampu bertahan sekitar enam jam, sementara makanan kering dapat bertahan hingga 12 jam.
Ia juga mengingatkan agar penyajian buah memperhatikan standar kualitas dan kebersihan, karena buah yang sudah dipotong berpotensi cepat terkontaminasi bakteri.
“Buah minimal 50 gram. Jika ada yang mulai busuk harus disortir, karena bisa mencemari buah lainnya,” terangnya.
Persagi juga mengingatkan agar penyedia MBG tidak terlalu bergantung pada makanan kemasan atau ultra processed food yang umumnya mengandung gula tinggi dan bahan tambahan kimia.
“Jika makanan diproduksi terlalu lama sebelum disajikan, setelah empat jam kualitas rasa mulai menurun. Lebih dari enam jam pertumbuhan bakteri juga semakin cepat,” pungkasnya.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
