JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tidak dirancang sebagai program bisnis, melainkan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Hal itu ditegaskan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang.
Nanik menjelaskan, gagasan MBG berawal dari pengalaman pribadi Presiden Prabowo Subianto pada 2012 ketika mengunjungi kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu, Prabowo menyaksikan langsung warga yang mengumpulkan sisa makanan dari buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dikonsumsi bersama keluarga.
Menurut Nanik, peristiwa tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi Prabowo. Dari situ muncul tekad bahwa jika suatu saat memimpin negara, ia ingin memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, memperoleh makanan yang layak.
“Pak Prabowo sangat marah melihat kondisi itu. Dari situlah muncul niat beliau untuk memastikan masyarakat mendapatkan makanan yang layak. Jadi Program MBG bukan orientasi bisnis,” kata Nanik dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan di Jakarta, Sabtu (7/3).
Ia menambahkan, MBG dirancang sebagai investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal implementasi, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi berbagai lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan dapur program tersebut.
Prioritas kemitraan diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Kebijakan ini dimaksudkan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini membantu masyarakat juga memperoleh dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka.
“Awalnya mitra harus berbentuk yayasan, seperti yayasan pendidikan, sosial, atau keagamaan. Pak Prabowo melihat yayasan-yayasan ini sudah membantu negara, tetapi sering kali memiliki keterbatasan dana. Dengan adanya insentif dari program ini, diharapkan mereka bisa memperbaiki fasilitas pondok atau sekolahnya,” ujar Nanik.
Namun dalam pelaksanaannya, Nanik mengakui muncul sejumlah pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan semata-mata untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, ada pihak yang mengelola beberapa dapur sekaligus dengan orientasi keuntungan.
Menurut dia, fenomena tersebut mulai terlihat ketika target pelaksanaan program semakin diperluas. Kondisi itu memicu munculnya yayasan-yayasan baru yang tidak sepenuhnya berlandaskan tujuan sosial.
“Awalnya masih berjalan sesuai rencana, sebagian besar mitra memang yayasan murni. Namun ketika target program meningkat, mulai muncul banyak yayasan baru yang mengelola lebih dari satu dapur,” ungkapnya.
Nanik menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari tujuan awal program. Dalam beberapa kasus, pengelolaan dapur lebih menitikberatkan pada keuntungan sehingga fasilitas dan standar operasional tidak menjadi prioritas.
Karena itu, BGN akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara MBG. Nanik menegaskan, kontrak kerja sama dengan mitra pada dasarnya hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
“Kita akan mengembalikan program ini ke tujuan awalnya. MBG adalah program kemanusiaan dan investasi sosial, bukan bisnis. Jika ada pihak yang hanya berorientasi pada keuntungan, kerja sama bisa dihentikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
