JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas penguatan pemberdayaan masyarakat melalui dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Usai pertemuan, Cak Imin menegaskan komitmen Presiden untuk terus memberikan perhatian terhadap sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Cak Imin dalam keterangannya.
Menurutnya, pemerintah juga mendorong kementerian, lembaga, hingga BUMN untuk mengoptimalkan aset maupun ruang yang belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana pemasaran produk, display UMKM, hingga lokasi festival ekonomi kreatif.
Selain itu, pemerintah berencana menambah alokasi anggaran khusus guna memperkuat sektor UMKM dan ekonomi kreatif nasional.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” imbuhnya.
Dalam sektor perlindungan sosial, pemerintah mencatat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program perlindungan sosial telah mencapai Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Cak Imin juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mengintegrasikan data penerima manfaat agar penyaluran bantuan sosial berjalan lebih akurat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Cak Imin.
Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai daerah prioritas. Langkah tersebut menjadi bagian dari target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen pada 2029.
“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” pungkasnya.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
