Singgung Isu Mogok di Labuan Bajo, Sandiaga Uno: Tahan Diri, Lakukan Dialog Terbuka & Transparan

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, untuk dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan terkait pengembangan sektor parekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno menanggapi isu mogok pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo terkait kenaikan harga masuk TN Komodo, khususnya di Pulau Komodo dan Pulau Padar, serta kawasan perairan sekitarnya. 

Baca Juga

Wacana Pindah Partai ke PPP Diputuskan usai Lebaran, Sandiaga Uno: Saya Harus Istikharah

"Terkait rencana mogok, saya mengimbau semua pelaku pariwisata ekonomi kreatif untuk menahan diri, tetap utamakan dialog secara transparan, terbuka, dengan hati yang sejuk dengan pikiran yang tenang. Mari sama-sama kita duduk bersama cari solusi, kita membuka ruang itu dan kita akan pastikan tidak akan ada efek-efek negatif," kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam "Weekly Press Briefing" yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf/Baparekraf, Senin (1/8/2022). 

Selama ini, kata Sandiaga, pihaknya secara aktif membuka dialog dan menampung aspirasi dari seluruh pelaku parekraf di Labuan Bajo.

"Kami membuka peluang diskusi, mencari solusi bagi para pelaku parekraf dan itu sudah dipimpin langsung oleh putra Labuan Bajo yang bertugas di kemenparekraf yaitu Bapak Vinsensius Jemadu selaku Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan juga Dirut dari Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores Shana Fatina," kata Menparekraf Sandiaga. 

Baca Juga

Menparekraf Kunker di Bojonegoro, Bupati Anna: Pemkab Akan Bangun Gedung BCH untuk Dorong Ekraf

Sandiaga pun memastikan semua aspirasi dan masukan dari masyarakat ditampung dan dibawa ke dalam forum lintas kementerian/lembaga. Baik dengan Kementerian LHK, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga ke forum yang lebih tinggi. 

Editor : Prayudianto