Program MBG Dievaluasi, Menkeu Purbaya: Jika Tak Terserap, Kita Potong

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika penyerapannya tidak optimal hingga akhir Oktober 2025 terus menjadi sorotan publik.

Purbaya menegaskan bahwa pengurangan anggaran tetap akan dilakukan apabila hingga tenggat waktu tersebut pelaksanaan program belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Baca Juga

Pemkab Bojonegoro Perketat Pengawasan MBG, Bupati Wahono Turun Langsung

“Kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita potong juga,” ujar Purbaya usai menghadiri HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Pernyataan ini merupakan respons atas imbauan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya meminta agar anggaran MBG tidak dialihkan ke program lain, meskipun terjadi keterlambatan penyerapan.

Menurut Purbaya, evaluasi akan tetap dilakukan secara objektif berdasarkan data realisasi anggaran di lapangan. Ia menghargai pandangan Luhut, namun menekankan pentingnya bukti konkret sebagai dasar pengambilan keputusan.

Baca Juga

Cegah Korupsi, Inspektorat Bojonegoro Fokus Awasi OPD Berisiko Tinggi

“Itu berarti kan Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” tambah Purbaya.

Sementara itu, Luhut menyampaikan bahwa tren penyerapan anggaran MBG terus membaik dan mulai menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi pelaku usaha mikro di daerah.

“Kami pastikan bahwa penyerapan anggaran sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menkeu tidak perlu mengambil anggaran yang belum terserap,” kata Luhut dalam konferensi pers, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga

Ancaman Produksi Sampah MBG, Pemkab Bojonegoro Siapkan Langkah Ini

Ia juga menyebut bahwa program MBG telah menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja, menjadi bukti bahwa perputaran ekonomi dari program ini mulai terasa di akar rumput.

“Keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran, tapi juga dari efek ekonomi riil di masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah sendiri kini tengah mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya peningkatan gizi masyarakat serta penguatan ekonomi lokal.

Baca Juga

BPBD Bojonegoro Sudah Salurkan 247 Tangki Air Bersih ke 14 Desa Terdampak Kekeringan

Kementerian Keuangan memastikan bahwa evaluasi anggaran MBG bertujuan menjaga efektivitas program, bukan untuk menghentikannya.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus memberi dampak nyata,” tutup Purbaya.

Evaluasi akhir Oktober mendatang diperkirakan akan menjadi momen krusial dalam menentukan kelanjutan dan optimalisasi program MBG pada akhir tahun anggaran 2025.

Editor : Arika Hutama