Menkeu Purbaya Ancam Rumahkan Seluruh Pegawai Bea Cukai, Jika Kinerja Tak Membaik dalam Setahun

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025), Purbaya menegaskan siap merumahkan seluruh pegawai Bea Cukai apabila kinerja lembaga tersebut tidak menunjukkan perbaikan signifikan dalam satu tahun.

Baca Juga

Rp1.000 Jadi Rp1? Pengamat Bongkar Risiko Tersembunyi Redenominasi Rupiah

Purbaya mengungkapkan bahwa ultimatum itu telah disampaikan langsung kepada pimpinan Bea Cukai. Ia menilai berbagai persoalan yang membayangi institusi tersebut sudah berlangsung terlalu lama dan membutuhkan langkah tegas serta pembenahan menyeluruh.

“Karena kan ke Bea Cukai sudah clear, saya bilang ke mereka kalau Anda nggak bisa perbaiki dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar Bea Cukai dirumahkan seluruh pegawainya,” ujarnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menambahkan bahwa konsekuensi yang dimaksud bukan sekadar pemberhentian sementara. Ia menegaskan sanksi dapat berupa pemberhentian hingga masa pensiun tanpa menerima gaji.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Ungkap Penyebab Data Keuangan Pemda Berbeda, antara BI dan Kemendagri

“Jadi mungkin dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Dengan semangat seperti itu saya pikir orang kita cukup pintar untuk digebuk sedikit, apalagi digebuk banyak,” tegasnya.

Sentralisasi Keputusan di Jakarta

Selain ancaman sanksi, pemerintah juga tengah menyiapkan reformasi sistem yang akan memusatkan seluruh proses pengambilan keputusan di Jakarta. Langkah ini diambil untuk menutup celah penyimpangan yang selama ini terjadi di tingkat daerah.

Baca Juga

Viral Dana Rp3,6 Triliun Bojonegoro Mengendap, Wabup Nurul Azizah Ungkap Fakta Menohok

“Sampai sekarang kita akan tarik ke Jakarta di mana yang memutuskan hanya Jakarta, sehingga daerah enggak bisa main-main lagi. Itu sistemnya sedang kita kembangkan, mungkin Maret tahun depan sudah berjalan dengan penuh,” kata Purbaya.

Ia berharap sentralisasi kewenangan tersebut dapat menekan praktik penyelundupan dan manipulasi HS code yang kerap menjadi sorotan publik. Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa pelanggaran tidak akan dapat dihilangkan sepenuhnya.

“Jadi harusnya ke depan penyelundupan, permainan HS code akan berkurang secara signifikan. Kalau nol sih nggak mungkin karena kita enggak hidup di dunia ideal, tapi akan berkurang signifikan,” pungkasnya.

Editor : Arika Hutama