Kolaborasi dengan Kampus, Pemkab Susun Rencana Penanggulangan Kemiskinan 2025-2029 di Unigoro

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Puluhan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menghadiri rapat laporan akhir penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029, yang digelar di Ruang Adu Ide Rektorat Universitas Bojonegoro (Unigoro), Senin (10/11/2025).

Rapat tersebut secara rinci membahas strategi penanggulangan kemiskinan lintas sektor di wilayah Bojonegoro. Proses penyusunan dokumen RPKD dipercayakan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unigoro, yang melakukan kajian berbasis data dan analisis lapangan.

Baca Juga

Waspada! Bojonegoro Catat Ribuan Kasus TBC, Ini Imbauan untuk Warga

Asisten II Pemkab Bojonegoro, Dr. Drs. Kusnandaka Tjatur P., M.Si., menegaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah krusial dan menjadi pekerjaan rumah penting pemerintah daerah.

“Dokumen RPKD ini akan menjadi pedoman untuk menganalisis tingkat pengangguran terbuka (TPT), indeks pembangunan manusia (IPM), serta produk domestik regional bruto (PDRB). Ketiga indikator tersebut menjadi ukuran kesejahteraan daerah,” jelas Kusnandaka.

Senada dengan itu, Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan F., S.STP., menuturkan bahwa RPKD merupakan penjabaran detail dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Ia menilai, faktor ketahanan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan turut memengaruhi tingkat kemiskinan.

Baca Juga

Digelontor Miliaran, Marbot, Modin, dan Ta’mir Masjid Terima Insentif dari Pemkab Bojonegoro

“Kita perlu mendetailkan kawasan mana yang akan dikembangkan untuk industri dan mana yang harus dipertahankan sebagai kawasan pertanian. Begitu juga dengan wilayah yang potensial untuk investasi,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro, Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., menjelaskan bahwa proses kajian RPKD menggunakan pendekatan indikator kemiskinan struktural, kultural, dan natural sesuai ketentuan.

“Kami melakukan pemetaan berdasarkan kondisi wilayah, seperti kawasan hutan, non-hutan, dan daerah sekitar Bengawan Solo. Data diperoleh melalui survei, wawancara mendalam, serta data sekunder dari OPD,” paparnya.

Baca Juga

Kenaikan IPM Bojonegoro Tertinggi di Jawa Timur 2025, Lampaui Proyeksi dan Catat Lonjakan Signifikan

Taufiq menambahkan, kajian ini juga memprioritaskan penduduk miskin di desil 1 dan 2 untuk memastikan program penanggulangan lebih tepat sasaran. Hasil akhirnya diharapkan menghasilkan peta kemiskinan Bojonegoro yang komprehensif dan dapat dijadikan dasar kebijakan daerah ke depan.

Editor : Arika Hutama