Bojonegoro Raih Nilai A+ dari KI! Wabup: Ini Kebangkitan Tata Kelola Pemerintahan Terbuka

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali mencatat prestasi gemilang dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengumumkan bahwa Bojonegoro meraih nilai A+ sebagai kabupaten dengan tata kelola pemerintahan yang terbuka. 

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Sabtu (29/11).

Baca Juga

Terus Turun, Angka Prevelansi Stunting di Bojonegoro Jadi 12 Persen

“Ada sebuah kebangkitan dalam lima tahun terakhir. Dari penilaian tidak informatif kategori D dan E, kini Bojonegoro meraih nilai A, bahkan A+ seratus persen,” ujar Wabup Nurul Azizah.

Acara Medhayoh ini merupakan rangkaian kegiatan yang digelar Pemkab Bojonegoro untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik. 

Sejumlah pejabat hadir, termasuk Dr. Nur Sodik, Direktur Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ahmad Nur Aminudin, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, Sekda Bojonegoro, jajaran OPD, serta perwakilan lembaga layanan publik Jawa Timur.

Baca Juga

Belum Semua Jalan Nglenyer, Wabup Bojonegoro Turun Tangan! Desa Napis Jadi Fokus Pembangunan

Pertama Kali Digelar di Luar Surabaya

Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Bojonegoro yang tengah mengikuti kegiatan Milad Muhammadiyah. Ia menyebut pelaksanaan sarasehan keterbukaan informasi yang biasanya dilakukan di Surabaya kini untuk pertama kalinya digelar di Bojonegoro.

“Ini adalah pecah telur acara keterbukaan publik di luar Surabaya. Menjadi kebanggaan bagi Bojonegoro, tetapi sekaligus tantangan agar kami lebih bersemangat,” ujarnya.

Baca Juga

Bupati Bojonegoro Surati Kemenkeu & Kemendagri soal Dana Transfer, Ini Alasannya

85 Persen Penduduk Bojonegoro Sudah Mengakses Internet

Wabup turut memaparkan data penggunaan internet di Bojonegoro. Dari total penduduk sekitar 1,3 juta jiwa, 85 persen sudah terhubung dengan internet. Pengguna laki-laki mencapai 53 persen, sementara perempuan 43 persen.

“Media sosial menjadi yang paling diminati. TikTok di peringkat pertama, kemudian Instagram dan Facebook, disusul konten hiburan, berita, dan pembelajaran,” jelas Wabup.

Baca Juga

Viral Dana Rp3,6 Triliun Bojonegoro Mengendap, Wabup Nurul Azizah Ungkap Fakta Menohok

Ia menambahkan bahwa 58 persen warga merupakan pengguna internet aktif, sehingga penyebaran informasi berlangsung sangat cepat.
“Informasi sekecil apa pun bisa tersebar hanya dalam lima menit,” tambahnya.

Program Medhayoh dan Sapa Bupati Diapresiasi

Menurut Wabup, Pemkab Bojonegoro telah menjalankan berbagai program berbasis keterbukaan informasi, salah satunya Medhayoh atau Sapa Bupati, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa sensor, untuk kemudian dijawab oleh OPD di tempat.

Baca Juga

Perempuan Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bhayangkari Bojonegoro Ajak Ibu Bangun Peradaban Digital

Apresiasi datang dari KI Jawa Timur, Ahmad Nur Aminudin menegaskan bahwa Bojonegoro telah menunjukkan perubahan signifikan dalam lima tahun terakhir.

“Dari nilai tidak informatif atau kategori C dan D, kini mencapai A+. Ini adalah pergeseran paradigma yang baik,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan tiga tahapan penilaian keterbukaan informasi, yaitu verifikasi faktual, tes indek kualitas (IQ), dan wawancara publik. Ketiganya menjadi indikator penting dalam menentukan predikat informatif.

“Keterbukaan bukan sekadar penilaian, tetapi hasil dari proses panjang dalam membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Kominfo Dilibatkan dalam Penguatan Keterbukaan Informasi

Ahmad menambahkan bahwa penghargaan keterbukaan informasi yang biasanya digelar di Surabaya mulai dilaksanakan di berbagai daerah untuk memperluas jangkauan monitoring.

“Ke depan, kegiatan akan kami laksanakan di berbagai wilayah seperti Jember dan lainnya. Namun yang paling utama tetap prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Menurutnya, pertemuan langsung antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang berlangsung dalam program Medhayoh, merupakan wujud nyata keterbukaan informasi publik.

“Seluruh Kominfo Jawa Timur kami undang untuk mendayuh keterbukaan informasi publik. Tepuk tangan untuk kita semua,” pungkasnya.

Editor : Arika Hutama