Mengejutkan! 4.123 Anak di Bojonegoro Belum Sekolah, Pemkab Jadikan Pendidikan Program Prioritas

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Sebanyak 4.123 anak di Kabupaten Bojonegoro tercatat belum bersekolah. Data tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 yang digelar di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (23/01/2026).

Wakil Bupati menyampaikan, persoalan anak tidak sekolah membutuhkan penanganan bertahap dan berkelanjutan, salah satunya melalui optimalisasi lembaga pendidikan formal dan nonformal agar akses pendidikan dapat menjangkau seluruh anak di Bojonegoro.

Baca Juga

Pasar Kota Bojonegoro Bakal Disulap Jadi Gedung 3 Lantai, Rp80 Miliar Digelontorkan

Menurut Nurul Azizah, tahun 2026 menjadi pijakan awal sekaligus momentum evaluasi guna menyusun perencanaan pembangunan tahun 2027 yang lebih baik. Pemerintah daerah menetapkan lima fokus utama pembangunan, meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan pengangguran, serta penguatan konektivitas wilayah.

Dia juga memaparkan sejumlah agenda prioritas yang harus dituntaskan, di antaranya memastikan seluruh anak Bojonegoro mengenyam pendidikan. Selain itu, program bebas TBC menjadi salah satu prioritas dengan penugasan seluruh puskesmas untuk menuntaskan pengobatan pasien TBC selama enam bulan penuh.

Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro turut memberi perhatian pada peningkatan kesejahteraan tenaga medis, khususnya dokter puskesmas, melalui penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Baca Juga

Pacu Akses Pendidikan, Pemkab Bojonegoro Gelontorkan Rp43 Miliar untuk Beasiswa

Sementara itu, pada bidang infrastruktur dasar, Pemkab Bojonegoro menargetkan seluruh rumah di wilayah Bojonegoro teraliri listrik pada tahun 2026, mengingat masih terdapat 776 rumah yang belum berlistrik. Pemerintah daerah juga menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni, terutama rumah yang belum berlantai plester.

Upaya mewujudkan Kota Bojonegoro bebas banjir juga menjadi perhatian, melalui penguatan sistem drainase, penyediaan pompa air permanen dan portabel, serta pengawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Wakil Bupati menambahkan, keberlanjutan swasembada pangan tetap menjadi prioritas daerah, seiring peningkatan produksi padi dari 710 ribu ton menjadi 884 ribu ton, serta penguatan produktivitas jagung dan tebu. Selain itu, realisasi Jalan Lingkar Selatan dan penguatan konektivitas antar kecamatan menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan.

Baca Juga

Angka Harapan Hidup Naik, Dongkrak Indeks Pembangunan Manusia di Bojonegoro

“Seluruh OPD diharapkan menyelaraskan program dan kegiatan dengan RPJMD serta mendukung program strategis pemerintah pusat, termasuk penyusunan data tunggal agar seluruh program tepat sasaran,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan bahwa pelaksanaan FKP bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2027.

Aspirasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD sekaligus rencana kerja perangkat daerah sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah selama satu tahun.

Baca Juga

Serapan APBD 2025 Bojonegoro Tembus Rp6,2 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

“RKPD ini disusun dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif, dengan mengedepankan prinsip bottom up dan top down,” ujar Bupati.

Ia menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang benar-benar menjawab keresahan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, setiap permasalahan yang berdampak langsung bagi masyarakat harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

“Saya berprinsip semua keresahan masyarakat harus kita jawab. Forum ini menjadi ruang komunikasi agar aspirasi tersalurkan dan proses perencanaan berjalan dengan benar,” tegasnya.

Baca Juga

Didominasi Migas, Realisasi DBH di Bojonegoro Capai Rp2,9 Triliun!

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan OPD dan organisasi terkait sebagai simbol sinergi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Editor : Arika Hutama