Kelola Anggaran MBG Rp268 Triliun! Kepal BGN Klaim Transparan dan Tepat Sasaran

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim komitmen dalam mengelola anggaran secara transparan, dengan fokus utama pada manfaat langsung bagi masyarakat. 

Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BGN menerima alokasi sebesar Rp268 triliun.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, meluruskan informasi yang beredar terkait besaran anggaran lembaganya. Ia menegaskan bahwa angka Rp335 triliun yang sempat disebut di publik tidak sesuai dengan alokasi resmi dalam APBN.

“BGN mendapatkan anggaran Rp268 triliun. Informasi yang menyebut Rp335 triliun itu tidak benar,” ujar Dadan dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, selisih angka tersebut berasal dari Dana Standby Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp67 triliun yang merupakan dana cadangan kebijakan pemerintah, bukan bagian dari anggaran utama BGN.

Dadan menjelaskan, sekitar 93 persen dari total anggaran Rp268 triliun dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Program ini menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Dari alokasi tersebut, sekitar Rp249 triliun digunakan untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. 

Sebagian besar dana, yakni sekitar 70 persen, dimanfaatkan untuk pengadaan bahan baku pangan yang melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, sekitar 20 persen anggaran dialokasikan untuk kebutuhan operasional, seperti listrik, transportasi, hingga insentif relawan. 

Saat ini, lebih dari 1,2 juta relawan SPPG telah terlibat dalam program tersebut dengan kisaran penghasilan antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.

“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Dadan.

BGN juga menaruh perhatian pada kesejahteraan relawan sebagai ujung tombak distribusi program. Pemberian insentif disesuaikan dengan beban kerja di lapangan guna menjaga keberlanjutan program.

Selain sebagai intervensi gizi, Program MBG juga dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal. 

Penyerapan bahan baku dan tenaga kerja dinilai mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.

BGN memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan efektif, dengan target utama meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Editor : Dedi Mahdi