Dibanderol Rp50 jutaan Per Unit, Publik Pertanyakan Ugrensi Pengadaan 25 Ribu Motor Listrik MBG

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi rencana pengadaan sepeda motor listrik untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah kendaraan yang dipesan dipastikan sebanyak 25.000 unit, bukan 70.000 unit seperti yang beredar dalam video viral di media sosial.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pengadaan tersebut telah masuk dalam anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga

Bos BGN Klarifikasi Harga Motor Listrik MBG: Bukan Rp58 Juta, Tapi Segini

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kelancaran distribusi dan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah di Indonesia. Kendaraan operasional dinilai penting untuk menjangkau wilayah layanan yang tersebar.

Motor listrik yang viral untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diidentifikasi sebagai model Emmo JVX GT, dibanderol dengan harga berkisar Rp49 juta hingga Rp56,8 juta per unit. Kendaraan ini disorot karena harganya yang premium, jauh di atas rata-rata motor listrik operasional pada umumnya. 

Kebijakan tersebut menuai beragam respons dari publik. Di media sosial, sejumlah warganet mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan dalam jumlah besar tersebut.

Sebagian pihak menilai alokasi anggaran dinilai kurang tepat sasaran jika dibandingkan dengan persoalan lain yang belum terselesaikan, seperti kesejahteraan tenaga pendidik non-aparatur sipil negara.

“Guru honorer yang mungkin sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi, tapi belum jelas status dan tidak terjamin kesejahteraannya masih banyak sekali. Ini sangat ironis,” ujar M Subekhi, warga Bojonegoro.

Kritik serupa juga disampaikan warga lainnya, Nurohim, yang menilai pengeluaran negara untuk program tersebut terkesan berlebihan.

“Setelah impor kendaraan KDMP, kini giliran motor listrik MBG. Uang negara seperti dihambur-hamburkan,” katanya.

BGN menegaskan bahwa pengadaan tersebut tetap mengacu pada perencanaan anggaran dan kebutuhan operasional program, serta menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan.

Editor : Arika Hutama