Hari Kartini, Koalisi Masyarakat Sipil Bojonegoro Tolak Kekerasan Perempuan dan Serukan Kesetaraan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Sejumlah komunitas yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menggelar aksi damai memperingati Hari Kartini di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Selasa (21/4/2026) pagi. 

Aksi ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya perjuangan kesetaraan perempuan, yang dinilai belum sepenuhnya terwujud.

Baca Juga

Peringati Hari Kartini dan Damkar, Bupati Bojonegoro: Perempuan dan Laki-laki Punya Potensi Setara

Aksi tersebut diinisiasi oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro, serta Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Universitas Bojonegoro dan DPK GMNI Unugiri Bojonegoro.

Ketua KPI Bojonegoro, Nafidatul Himma, dalam orasinya menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial semata. 

Menurutnya, semangat Kartini harus dimaknai sebagai perjuangan untuk membuka kesempatan yang setara bagi perempuan.

“Peringatan Kartini saat ini masih banyak hanya sebatas seremonial, seperti mengenakan kebaya. Itu tidak salah, tetapi bukan inti dari perjuangan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa esensi Hari Kartini terletak pada upaya pemberdayaan perempuan agar memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Hal itu mencakup akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang setara, serta perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis.

“Perempuan harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara, hak kesehatan yang layak, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan,” katanya.

Aksi damai ini juga dihadiri Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya peran perempuan di ruang publik yang kini tidak lagi sekadar pelengkap.

“Perempuan saat ini memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pengambilan keputusan,” ungkapnya.

Sally menambahkan, pihaknya telah mendorong berbagai kebijakan yang berpihak pada kesetaraan, termasuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang disahkan pada 2025.

Ia berharap seluruh kebijakan pemerintah ke depan dapat semakin memperhatikan aspek kesetaraan gender, khususnya dalam melindungi kelompok rentan.

Editor : Dedi Mahdi