105 KDMP di Bojonegoro Siap Beroperasi, Ratusan Pengurus Dilatih Buat Laporan Keuangan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong penguatan tata kelola koperasi desa merah putih (KDMP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya tersebut diwujudkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dindagkop UM) dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (27/4/2026) di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro ini diikuti 430 pengurus koperasi. Bimtek tersebut difokuskan pada penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Baca Juga

Kabar Gembira! Warga Bojonegoro Bakal Dapat Voucher Belanja Sembako Gratis dari KDMP

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan koperasi. Ia mengungkapkan, dari total 430 KDMP yang ada, sekitar 100 unit telah siap beroperasi, 300 masih dalam tahap pembangunan, dan sekitar 30 lainnya masih dalam proses pencarian lokasi.

“Pengurus koperasi harus memiliki jiwa wirausaha dan kejujuran. Tanpa itu, koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, bimtek ini sangat penting, khususnya bagi pengurus baru agar memahami tata kelola koperasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, struktur organisasi KDMP sekurang-kurangnya terdiri dari lima pengurus dan tiga pengawas, serta didukung tenaga manajer dan pegawai sesuai bidang usaha. Pemerintah daerah juga menyiapkan tenaga pendamping dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memperkuat operasional koperasi di lapangan.

Baca Juga

Sebanyak 48 Desa di Bojonegoro Berpotensi Tanpa KDMP, Ini Penyebabnya

Lebih lanjut, Wakil Bupati menilai KDMP memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Sistem distribusi yang lebih pendek diyakini mampu menyediakan barang dengan harga terjangkau serta meningkatkan kesejahteraan anggota melalui sisa hasil usaha (SHU).

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Pemerintah daerah mengimbau penyesuaian pola tanam serta menyiapkan solusi bagi 93 desa rawan kekeringan, termasuk penyediaan sumber air dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti sumur bor dan listrik untuk sawah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dindagkop UM Bojonegoro, Akhmadi, menjelaskan bahwa RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Bimtek ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas pengurus dalam menyusun laporan keuangan sesuai regulasi.

Baca Juga

Truk KDMP Kecelakaan di Jalan Raya Bojonegoro-Babat, Begini Kronoliginya

Ia memaparkan, seluruh 430 KDMP di Bojonegoro telah berbadan hukum, memiliki NPWP, serta Nomor Induk Koperasi. Sebanyak 363 KDMP atau 84,4 persen telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 105 unit telah terbangun sepenuhnya, dan 310 koperasi telah melaksanakan serta melaporkan RAT melalui aplikasi Simkopdes.

"Pemkab Bojonegoro juga turut mendukung program nasional pengembangan koperasi. Pada 18 Mei 2026 mendatang, akan dilaksanakan peluncuran 1.000 KDMP di Kabupaten Nganjuk oleh Presiden Republik Indonesia, dengan Bojonegoro menyiapkan 22 koperasi untuk tahap operasional awal," ungkapnya.

Sementara itu, pada 17 Agustus 2026, pemerintah pusat menargetkan peluncuran 50.000 KDMP secara nasional.

Baca Juga

Atap Teras KDMP di Desa Padang Ambruk, Kodim 0813 Bojonegoro Lakukan Evaluasi

Dari sisi pembangunan, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Dedy Dwi Wijayanto, menyampaikan bahwa progres pembangunan KDMP terus meningkat. Dari total 430 desa/kelurahan, sebanyak 391 desa dalam proses pembangunan, 394 telah terverifikasi, dan 133 unit telah selesai dibangun.

Namun demikian, masih terdapat 39 lokasi yang belum terbangun akibat sejumlah kendala. Di antaranya 13 desa berada di kawasan lahan sawah dilindungi (LSD), tiga desa masih dalam tahap penyiapan lahan, serta keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Selain itu, proses perizinan aset pemerintah daerah dan lahan kehutanan juga masih berlangsung.

Dedy menambahkan, sebanyak 22 KDMP ditargetkan mulai beroperasi pada 18 Mei 2026 sebagai tahap uji coba. Koperasi tersebut nantinya akan mengelola berbagai bidang usaha, mulai dari klinik kesehatan hingga perdagangan kebutuhan pokok.

Baca Juga

57 Desa di Bojonegoro Terima Armada Pikap dan Truk Koperasi Desa Merah Purih

Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengurus, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Ia mengusulkan adanya pelatihan lanjutan dengan peserta lebih terbatas agar materi dapat disampaikan secara lebih fokus.

“Kami mendukung penuh program ini karena memberikan peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi desa. Namun, pengelolaan keuangan dan legalitas aset harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.

Editor : Dedi Mahdi