Bupati Lantik Dewan Pendidikan Bojonegoro, Soroti 4.500 Anak Tidak Sekolah dan Dampak Digitalisasi
BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono resmi melantik jajaran Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2030 di Ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (25/6/2026). Dalam pelantikan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi investasi paling strategis bagi masa depan daerah.
Pada kesempatan itu, Setyo Wahono memaparkan dua persoalan utama yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di sektor pendidikan. Persoalan pertama adalah masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) atau Anak Putus Sekolah (APS) yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 4.500 anak.
Menurut Bupati, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk Dewan Pendidikan.
"Problematika ATS ini sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian. Ini adalah PR bersama. Sebagai kepala daerah, tugas kami merumuskan kebijakan, namun kami butuh masukan konkret dan pertimbangan strategis dari Dewan Pendidikan," tegas Setyo Wahono.
Selain persoalan akses pendidikan, Bupati juga menyoroti tantangan lain yang dinilai semakin kompleks, yakni dampak digitalisasi terhadap pola pengasuhan anak di lingkungan keluarga. Fenomena kecanduan gawai disebut menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Ia berharap Dewan Pendidikan mampu memberikan kajian dan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi para orang tua dalam mendampingi anak menghadapi perkembangan teknologi.
Dalam sambutannya, Setyo Wahono juga mengapresiasi komposisi kepengurusan Dewan Pendidikan yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi, insan media, hingga tokoh agama. Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi modal penting untuk menghasilkan gagasan dan solusi yang komprehensif bagi dunia pendidikan di Bojonegoro.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2030, Ahmad Ansaful Marom, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Dewan Pendidikan sebagai jembatan komunikasi yang responsif antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan keanggotaan yang berasal dari unsur perguruan tinggi, wartawan, praktisi, dan berbagai kalangan lainnya, pihaknya bertekad memperbanyak menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.
"Kita tahu bahwa investasi di dunia pendidikan adalah investasi yang sering kali tidak tampak secara fisik atau instan, berbeda dengan infrastruktur. Hasilnya tidak bisa dinikmati hanya dalam waktu lima tahun. Kendati demikian, investasi masa depan ini harus kita mulai sejak dini," ungkapnya.
Ansaful Marom menjelaskan bahwa fokus utama Dewan Pendidikan selama masa bakti 2026-2030 adalah memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui investasi pendidikan jangka panjang.
Ia menyadari proses peningkatan mutu pendidikan membutuhkan waktu, energi, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, hal tersebut menjadi tanggung jawab moral yang siap dijalankan bersama demi menciptakan generasi Bojonegoro yang lebih berkualitas di masa mendatang.
Pelantikan Dewan Pendidikan periode 2026-2030 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan, mulai dari penanganan anak tidak sekolah hingga dampak perkembangan teknologi digital terhadap generasi muda.
Editor : Arika Hutama