Dampingi Wakil Panglima TNI, Bupati Bojonegoro Tinjau Kesiapan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mendampingi Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita dalam kunjungan kerja meninjau kesiapan peluncuran serentak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei mendatang.

Peninjauan dilakukan di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (12/5), usai rombongan melakukan kunjungan di Kabupaten Nganjuk.

Baca Juga

Wakil Panglima TNI Kembali ke Bojonegoro Tinjau Gerai KDMP di Sejumlah Titik

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa, Pangdam V/Brawijaya, Irjen TNI, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Bupati Blora beserta jajaran, Komandan Kodim 0721 Blora, Komandan Kodim 0812 Lamongan, serta jajaran Kodim 0813 Bojonegoro.

Dalam peninjauan gerai dan gudang koperasi, Wakil Panglima TNI memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan KDKMP di Bojonegoro dan Lamongan yang dinilai menunjukkan kesiapan signifikan menjelang peluncuran nasional.

Berdasarkan paparan Kodim 0813 Bojonegoro, pembangunan KDKMP telah menjangkau 396 titik dari target 430 desa atau mencapai 92,9 persen. Sebanyak 160 titik di antaranya telah rampung sepenuhnya.

Baca Juga

Wakil Panglima TNI Cek Langsung Kesiapan Lahan dan Konstruksi Koperasi Merah Putih di Bojonegoro

Pada tahap launching mendatang, Kabupaten Bojonegoro ditargetkan mengoperasikan 85 gerai yang tersebar di 22 kecamatan. Penentuan lokasi operasional mempertimbangkan daya beli masyarakat, kesiapan infrastruktur pendukung, serta tingkat risiko bencana yang rendah.

Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto mengatakan, koperasi tersebut disiapkan tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga penggerak ekonomi desa berbasis potensi lokal.

“Koperasi ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga menjadi motor penggerak potensi lokal. Strategi kami yaitu berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti UMKM lokal untuk memasok produk unggulan. BUMD Pangan akan mengintegrasikan informasi komoditas pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, dan KDKMP berkomitmen menyerap hasil tani masyarakat dengan harga kompetitif,” jelasnya.

Sementara itu, Jenderal Tandyo menegaskan pentingnya kesiapan operasional agar peluncuran berjalan tanpa hambatan teknis maupun distribusi.

“Orientasi kita adalah memastikan tidak ada kendala teknis saat operasional. Jika ada kendala distribusi, misalnya dari Bulog, kami akan bantu dorong dari pusat agar sinergi antara pelaksana di bawah dan kebijakan di atas berjalan selaras,” tegas Jenderal Tandyo.

Ia juga menjelaskan bahwa selama tiga tahun pertama, pengelolaan KDKMP akan menggunakan sistem manajemen komando guna menjaga stabilitas bisnis sebelum nantinya berjalan mandiri. Selain itu, inovasi pengolahan sampah yang diterapkan turut diapresiasi dengan catatan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian utama.

Setiap unit KDKMP nantinya akan dikelola oleh 18 personel yang terdiri dari satu manajer, empat tenaga ahli pangan, dan 13 personel lokal yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas melalui Asosiasi KDKMP.

KDKMP juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat, rumah bagi produk UMKM desa, sekaligus penghubung ekonomi desa dengan pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap program strategis nasional tersebut. Pemkab juga berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi melalui pelatihan dan pendampingan operasional.

“Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat desa untuk menyalurkan produk unggulan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bupati.

Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa menyampaikan bahwa pembangunan gerai koperasi merupakan bagian dari percepatan pembangunan nasional yang telah mendapat dukungan regulasi dan alokasi anggaran khusus. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan serta mempercepat pembangunan fisik agar operasional koperasi berjalan optimal.

Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan KDKMP juga diarahkan menjadi off-taker produk unggulan desa. Karena itu, setiap daerah didorong memetakan potensi lokal agar koperasi mampu menyerap sekaligus memasarkan produk masyarakat secara maksimal.

“Ke depan, koperasi juga akan didorong memanfaatkan sistem digital dan layanan berbasis aplikasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperluas akses pemasaran produk desa,” tegasnya.

Pemerintah juga memastikan tenaga kerja pengelola koperasi diprioritaskan berasal dari desa setempat guna membuka lapangan pekerjaan baru dan mendorong pemerataan ekonomi di pedesaan.

Melalui percepatan operasional KDKMP, pemerintah berharap tercipta ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Editor : Arika Hutama